RAMAI-RAMAI TOLAK RUU KUHP-Kekang Kebebasan Berpendapat, Ancam Kemerdekaan Pers

DEPOK (MERAPI)- Sebagian materi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah ditunda pengesahannya dinilai tumpang tindih dengan beberapa undang-undang yang sudah ada. Di antaranya dengan Undang-Undang tentang Pers.
“Kita lihat ini terlihat tumpang tindih seperti dengan UU Pers. Dan mengancam kebebasan pers,” ujar Wakil Pimpinan Redaksi Koran Merapi Drs Hudono SH dalam diskusi Publik RKUHP dalam Persektif Kemerdekaan Pers yang dislenggarakan Persatuwn Wartawan Indonesia (PWI) Yogya di Kampus UPN Veteran Yogya, Jumat (1/11).
Dijelaskan, beberapa pasal yang mengancam kemerdekaan pers di antaranya pasal 218. Pasal itu mengatur tentang kritik dan bisa saja dianggap sebagai menghina Presiden dan Wakil Presiden. Pelakunya pun bisa dipidana penjara. Menurutnya, hukuman paling lama tiga tahun, enam bulan, atau pidana denda.

Padahal, menurut Hudono, setiap pejabat publik mestinya harus bisa menerima konsekuensi untuk dikritik. Sehingga menurutnya, bagaimana mekanismenya agar tidak sedikit-sedikit berurusan dengan penegak hukum.
“Kecuali kalau masuk dalam ranah-ranah pribadi itu baru jadi persoalan. Kalau RKUHP disahkan, sangat mengancam kerja wartawan,” tandasnya.
Anggota dewan pers Agung Dharmajaya yang juga jadi pembicara dalam forum itu mengatakan, pasal-pasal yang ada di RUUKUHP dapat mengganggu kebebasan pers. Kebebasan pers akan tercampur dengan Undang-Undang KUHP jika RUU itu sudah disahkan.

“Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP, artinya bicara kebebasan pers menyampaikan gagasan pendapat di satu sisi terbelenggu pidana. Pers jelas kalau itu kan larinya bukan pidana, itu perdata,” jelasnya.
Akademisi UGM Sri Wiyanti Eddyono menambahkan, delik penghinaan terhadap presiden mestinya dihapuskan dalam RKUHP. Menurutnya pasal itu bisa menyebabkan multiinterpretasi oleh penegak hukum.
“Sebaiknya dihapuskan saja karena juga menuai kritik dari publik karena ditakutkan akan mengekang kebebasan berpendapat dari masyarakat,” pungkasnya.
Natasumber lain yang hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Agus Sudibyo dari dewan pers, Kabid Humas Polda DIY kombes Pol Yuliyanto, serta pimpinan redaksi media cetak online dan elektronik di Yogyakartam (Shn)

Read previous post:
HPS 2019, Mentan Syahrul Ajak Semua Pihak Bangun Pertanian

KENDARI (HARIAN MERAPI) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Konawe Selatan dan Kendari, Sulawesi Tenggara

Close