PERBUATAN BUKAN KATEGORI PIDANA- Hakim Lepaskan Pemborong dari Tuntutan



Sutoto Hermawan (kanan) didampingi kakak kandung bersama tim penasihat hukum usai sidang putusan di PN Bantul. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Sutoto Hermawan (kanan) didampingi kakak kandung bersama tim penasihat hukum usai sidang putusan di PN Bantul. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANTUL (MERAPI) – Terdakwa pemborong bangunan, Sutoto Hermawan (45) warga Karangasem RT Gilangharjo Pandak Bantul yang awalnya dituntut 2 tahun penjara akhirnya dilepaskan dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maria Goreti Sunarwati SH. Pasalnya perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana.

“Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” ujar majelis hakim diketuai Dewi Kurniasari SH didampingi hakim anggota Evi Insiyati SH dan Agus Supriyono SH di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Kamis (31/10).

Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya Mohamad Novweni SH mengaku puas dan merasa majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang tepat. Karena seharusnya perkara ini diselesaikan melalui perdata dan bukan pidana karena sebelumnya telah terjadi gugatan perdata.

Seperti dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa, terdakwa didakwa telah menggelapkan uang proyek bangunan perumahan senilai Rp 300 juta. Perbuatan itu dilakukan pada Februari 2018 saat saksi korban Bernadeta Rita Dwi Prasetyaningsih menjual rumah di Perum Banyuraden Pratama Cokrowijayan Gamping Sleman seharga Rp 750 juta.

Semula terdakwa menawarkan untuk menjualkan rumah bila saksi korban bersedia membangunkan rumah menggunakan jasanya. Terdakwa bersedia membayar rumah dengan harga Rp 750 juta tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp 670 juta. Sementara uang sisanya Rp 80 juta digabungkan ke dalam uang muka pekerjaan pembangunan rumah saksi korban yang akan dikerjakan terdakwa.

Setelah itu saksi korban membuat gambar atau desain denah rumah luas tanah 207 m2 yang akan dibangun seluas 265 m2 berupa bangunan 2 lantai. Kemudian saksi korban memperlihatkan kepada terdakwa dan setelah ada pembicaraan tentang harga atau biaya pembangunan rumah, terdakwa dan saksi korban saling menyetujui nilai harga pekerjaaan sebesar Rp 600 juta.

Atas kesepakatan proyek pembangunan rumah dibuat perjanjian secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 dilakukan di kantor Notaris Tri Wahyuni SH Jalan Imogiri Barat Km 7 Bakung Bangunharjo Sewon Bantul. Dalam surat perjanjian kontrak drafnya dibuat terdakwa kemudian saat di kantor notaris terdakwa menyerahkan flash disk dan diprint out dikantor notaris tersebut.

Kemudian isi dari perjanjian kontrak tersebut dibaca bersama dan saksi korban juga menyetujui selanjutnya ditanda tangani tanggal 29 Maret 2018.
Isi dari draf kontrak kerja antara lain waktu pelaksanaan pembangunan rumah tersebut selama 180 hari senilai Rp 600 juta dengan pembayaran sebanyak 4 termin dan telah dibayar Rp 300 juta. Tetapi sekitar April 2018 dilakukan pengecekan proses pelaksanaan pembuatan rumah belum dikerjakan.

Untuk itu saksi korban melakukan pertemuan dengan terdakwa dan menanyakan belum dilakukan pekerjaan dengan alasan terdakwa susah mencari tenaga bangunan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian uang tunai Rp 300 juta.
Selanjutnya saksi korban melaporkannya secara pidana perbuatan terdakwa hingga diproses ke pengadilan. Tetapi majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa bukanlah pidana dan melepaskan dari segala tuntutan hukum jaksa. (C-5)


Read previous post:
DIGELAR DI MAGUWOHARJO – Laga PSS Lawan PSIS Tinggal Tunggu Izin

SLEMAN (MERAPI) - Laga pekan ke-26 Liga 1 antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman Sabtu (2/11) lusa akan digelar di

Close