SATU ORANG DIAMANKAN- Polda DIY Ungkap Penambangan Ilegal


Kombes Pol Y Tony Surya Saputra saat menunjukkan barang bukti. (MERAPI-SAMENTO SIHONO)
Kombes Pol Y Tony Surya Saputra saat menunjukkan barang bukti. (MERAPI-SAMENTO SIHONO)

JETIS (MERAPI)-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY berhasil mengungkap kasus dugaan penambangan ilegal. Satu orang berinisil YS (29) warga Gunungkidul diamankan dalam perkara ini.

Ditreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Y Tony Surya Saputra mengatakan, pengungkapan kasus tersebut telah dilakukan Jumat (25/10) lalu, di wilayah Depok, Sleman pada sebuah proyek perataan lahan milik seseorang. Awalnya pelaku mendapatkan proyek perataan pengerukan dan perataan tanah pada lahan milik seseorang, namun disalahgunakan. Saat pelaku melakukan pengerukan tanah di dalamnya terdapat pasir, kemudian di jual pelaku.

“Memang dikeruk kemudian diratakan, tapi sisa pasir di dalam galian justru dimasukkan ke dump truck, kemudian dijual,” kata Tony, kepada wartawan, Rabu (30/10). Menurutnya, YS telah melakukan penambangan secara ilegal dan melanggar UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pelaku menjual mineral berupa tanah dari lahan itu tanpa disertai izin IUP, IPR, dan IUPK.

Proyek perataan tanah sendiri telah dikerjakan selama sepekan. Meski demikian, pemilik lahan yang memberikan proyek kepada YS tidak tahu jika tanah dari lahannya kemudian dijual dengan harga Rp 450 ribu setiap truk.

“Pemilik lahan punya lahan tidak teratur kemudian minta diratakan, rencananya ingin dibuat kolam. Tapi tanahnya justru di jual, ini yang tidak boleh,” katanya.

Dalam kasus ini, YS bukan pemain tambang seperti kasus-kasus penambangan mineral pada umumnya karena tanah yang dijual memang bukan dari lahan yang berada di kawasan tambang. Pasalnya YS hanya menyalahgunakan posisinya.

“Terkadang para pelaku ini belum sampai mengurus izin sudah pusing. Padahal kalau sudah dilaksanakan akan dizinkan juga,” jelasnya.
Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY Hananto Hadi Purnomo menambahkan prosedur penjualan hasil tambang diatur dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Karena lokasi tanah yang dijual tidak berada di kawasan tambang pada umumnya, seharusnya penjualan itu dilengkapi IUPK. “Apapun itu harus ada izin apalagi kalau itu mau dibuang ke mana atau dijual ke mana,” pungkasnya.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit ekskavator yang disewa YS, tiga unit dump truck berisi pasir, serta uang tunai Rp 2,4 juta, dan dua lembar surat perintah kerja.

Pelaku diancam Pasal 158 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman masalah 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar. (Shn)


Read previous post:
LBH APIK DAN ALAMAK TERUS MENGAWAL- Raperda Bantuan Hukum Akomodasi Kelompok Rentan

JETIS (MERAPI) - Setelah naskah akademik Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan masuk ke DPRD DIY, kini LBH

Close