PROYEK DRAINASE BERKASUS MASIH MANGKRAK-Warga Geram, Sebut Pemerintah Tak Perhatian

UMBULHARJO (MERAPI)- Tanaman jagung yang ditanam warga pada galian proyek berkasus, yakni saluran drainase di Jalan Babaran-Soepomo Cs, kini berusia sekitar sebulan. Namun belum ada respons dari pemerintah daerah terkait tindak lanjut penanganan proyek saluran drainase yang mangkrak karena rekanan tersangkut dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Sebagian warga seolah sudah tak perduli dengan nasib proyek mangkrak yang telah berdampak secara akses lalu lintas, debu dan ekonomi masyarakat. Pasalnya pemerintah dinilai tidak perhatian dan tak memberikan langkah nyata terhadap penanganan proyek mangkrak itu.
“Usianya (tanaman jagung) sudah sebulanan. Ini bukan protes. Protes buat apa. Biarin. Karena pemerintah juga ndablegdan gak punya perasaan membiarkan ini (proyek mangkrak),” kata Barmadi, warga terdampak proyek yang berinisiatif menanam jagung, kepada Merapi, Jumat (11/10).

Dia menuturkan warga RT 37 RW 12 tetama yang terdampak melalui ketua RT setempat sudah menanyakan kejelasan proyek itu ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta. Warga dijanjikan ada penyiraman air di lokasi bekas galian setiap hari agar tidak berdebu dan akan dilakukan perbaikan. “Katanya akan dilakukan perbaikan Senin. Lah Senin itu kapan, nggak ada habisnya kalau kita masih hidup,” ujarnya.
Dia sendiri berinisiatif menanam jagung pada galian proyek saluran mangkrak itu karena berawal dari ketidaksengajaan. Bermula dari ceceran jagung pakan ayam yang tumbuh di lahan galian saluran. Ia kemudian menambah biji jagung yang ditanam pada galian proyek saluran drainase itu.

Menurutnya jika usia tanaman jagung sampai tiga bulan bisa dipanen dan dinikmati warga. Namun diakuinya jika tanaman jagung bisa sampai dipanen juga menjadi ironis lantaran proyek mangkrak tanpa ada penanganan hingga tiga bulan.
“Kalau tanaman jagung dicabut lalu dikembalikan jalannya lebih bagus. Kalau pembangunan proyek saluran dibangun lagi lebih baik. Tapi kalau tanaman dicabut dan masih dibiarkan mangkrak, itu sudah gak punya hati. Mudah-mudahan saat musim hujan nanti, nggak amblas,” terang Barmadi.
Dia menyebut sejak proyek mangkrak, beberapa warga lain merasakan dampaknya seperti berdebu, akses jalan terbatas hanya untuk sepeda motor hingga ekonomi. Terutama pada warga yang memiliki usaha di rumah seperti dirinya yang berjualan bensin dan warung. “Saya nggak kulakan warung lagi lah jalannya berdebu gini. Cuma dari bensin,” imbuhnya.

Pemkot Yogyakarta sudah berkonsultasi secara tertulis ke KPK terkait kejelasan proyek saluran drainase Soepomo CS itu. Rekomendsi tertulis dari KPK akan digunakan sebagai dasar untuk penanganan proyek mangkrak itu. Namun sampai kini belum ada jawaban. Inpektur Pemkot Yogyakarta Maryoto saat dikonfirmasi mengenai jawaban tertulis dari KPK mengatakan meminta untuk mengecek ke Sekda terkait hal itu. “Coba cek di Sekretariat Daerah, karena surat yang dikirim ke KPK itu dari Pemerintah Kota,” tambah Maryoto.

Sebelumnya Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menyatakan akan melakukan putus kontrak kepada rekanan yang menangani proyek saluran drainase Soepomo CS. Hal itu mendasarkan pada surat rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait proyek saluran drainase Soepomo CS yang mangkrak karena rekanan tersangkut kasus hukum dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Rekomendasi LKPPK sudah turun. Sesuai rekomendasi LKPP kami putus kontrak. Setelah ada rekomendasi dari KPK kami baru tata kembali dengan menutup lubang-lubang galian. Kami amankan dan kembalikan dulu sehingga jalan bisa berfungsi,” tandas Agus.(Tri)

Read previous post:
Kementan Terus Validasi Berkurangnya Luas Baku Lahan Sawah di Sumut

MEDAN (HARIAN MERAPI)-Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan validasi berkurangnya luas baku lahan

Close