Demo Ribuan Mahasiswa Tak Didukung Pihak Kampus

SLEMAN (MERAPI)- Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak memadati Simpang Colombo Jalan Affandi (Gejayan) untuk mengikuti aksi #Gejayanmemanggil, Senin (23/9). Mereka memprotes beberapa isu nasional, yakni revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, RKUHP, RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

Beberapa kampus tidak menginstruksikan aksi massa tersebut. Beredar beberapa surat edaran dari berbagai kampus, tertulis kegiatan perkuliahan tetap berjalan seperti biasa. Meski begitu, namun ribuan mahasiswa tetap bergerak sebagai wujud nyata dari kepedulian mereka.
Massa bergerak dari penjuru kampus di Yogyakarta mulai pukul 12.00 menuju titik kumpul di simpang Gejayan untuk berorasi. Meski panas terik, namun tak menyurutkan langkah mereka untuk berjalan dari Kampus masing-masing.

Spanduk bertuliskan protes dan sindiran untuk pemerintah dipampang. Di antaranya: ‘Pak opo salah rakyatmu iki, koe nganti tego mblenjani janji’, ‘Hutan berasap, rakyat meratap, pejabat terbahak, tak ada otak’, ‘Tolak orba jangan jadi boneka’, dan ‘Negara jangan urus selangkangan kami’.

Massa dari selatan membawa keranda berkain putih bertuliskan ‘Save KPK’ dan berpakaian serba hitam. Ada juga yang menyanyikan lagu darah juang.
Orasi dilakukan di titik kumpul, berjalan dengan tertib dan bergantian dari beberapa perwakilan universitas.

Adanya aksi #Gejayanmemanggil, polisi melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di Simpang Colombo Jalan Affandi (Gejayan).
Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah mengatakan total ada 200-an petugas gabungan polsek dan polres, bersiap siaga di lokasi. “Rekayasa lalu lintas fleksibel dan melihat kondisi. Mereka mahasiswa, kaum intelek semua,” ujar Rizky optimis.
Sejumlah rektor di DIY mengeluarkan surat resmi yang menyatakan tidak terlibat dan tidak mendukung aksi #Gejayanmemanggil yang digelar di pertigaan Jalan Colombo, Gejayan, Sleman.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono melalui surat edaran yang diterbitkan, Senin, menegaskan bahwa aksi tersebut diminta untuk tidak melibatkan UGM dalam bentuk apa pun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.
“UGM tidak terlibat dan mendukung aksi tersebut,” kata Panut dalam Surat Edaran bernomor 6909/UN1.P/HMP/HM/2019.

Panut dalam edaran itu juga mengatakan bahwa kegiatan akademik pada 23 September tetap berjalan seperti biasa. Untuk itu, para mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan UGM diminta untuk tetap melakukan aktivitas akademik seperti biasa.
Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani pun membenarkan jika surat itu resmi adalah dari Rektor UGM. “Iya, benar,” kata Iva.

Sementara, Rektor Universitas Sanata Dharma, Johanes Eka Priyatma, dalam surat edarannya turut menuliskan hal serupa. Menurutnya, pihak kampus tidak terlibat dan terikat dalam gerakan tersebut.
“Universitas Sanata Dharma tidak mendukung gerakan tersebut oleh karenanya tidak jelasnya tujuan dan penanggungjawabannya,” kata Eka dalam salah satu poin surat tersebut.
Saat dikonfirmasi, Eka pun membenarkan surat itu dikeluarkan dari pihak kampus. Dirinya pun menganjurkan cara-cara yang lebih intelektual bagi mahasiswanya karena dirasa lebih memberikan solusi.
Sedangkan, Dekan Fakultas Hukum UII, Abdul Jamil menyebut pihaknya tak mengizinkan para mahasiswanya turun mengikuti aksi tersebut.

“Sebab sikap FH UII jelas dan langkah yang akan diambil adalah jalur konstitusional dan juga dalam demo hari ini (kemarin) tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Dalam seruan-seruan yang beredar tidak jelas penanggungjawabnya begitu. Saya mengizinkan jika sudah jelas siapa yang bertanggungjawab dalam ajakan demo tersebut,” kata Abdul.(C-4).

Read previous post:
DANA DROPING AIR BERSIH HABIS: BPBD Bantul Maksimalkan Bantuan Luar

BANTUL (MERAPI) - Setidaknya seribu tangki air bersih sudah disalurkan ke wilayah kekeringan di Kabupaten Bantul. Selain berasal dari Badan

Close