PEMKOT YOGYA MASIH MENUNGGU REKOMENDASI KPK-Mangkrak Sebulan, Proyek Drainase Babaran Butuh Kepastian

UMBULHARJO (MERAPI)– Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta meminta Pemkot Yogyakarta memberikan kepastian kelanjutan proyek saluran drainase di Jalan Soepomo CS. Pasalnya proyek yang pengerjaannya terhenti karena rekanan tersangkut hukum dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dikhawatirkan akan berdampak ke sosial ekonomi warga sekitar.
“Kejelasan dari Pemkot Yogyakarta atas kelanjutan proyek saluran air hujan itu sangat diperlukan, agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berkepanjangan. Kasihan warga sekitar yang terdampak proyek,” kata Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Baharudin Kamba, Selasa (17/9).
Dia menegaskan selama hampir empat pekan proyek saluran drainase Jalan Soepomo CS yang sudah dikerjakan di Jalan Babaran masih dibiarkan mangkrak. Beberapa lubang galian saluran drainase terlihat. Dampaknya akses jalan Babaran sisi barat hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

“Jika pengerjaan proyek saluran air hujan dibiarkan mangkrak terlalu lama, yang ditakutkan musim hujan segera tiba,” ujarnya.
Pihaknya mengaku sudah bertemu dengan walikota mengenai kejelasan proyek saluran drainase itu tapi belum ada kelanjutan. Menurutnya masyarakat perlu mendapatkan informasi hasil konsultasi Pemkot Yogyakarta ke KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk kejelasan kelanjutan proyek itu.
“Jika dari konsultasi ke KPK tidak membuahkan hasil, maka pendapat hukum dapat dimintakan ke akademisi, selain tenaga ahli bidang hukum yang ada di lingkungan pemkot,” tambah Kamba.
Sebelumnya warga sekitar proyek saluran drainase di Jalan Babaran, Dandi Saka menyebut pengerjaan proyek tidak maksimal sebelum terhenti semua pada Rabu (21/8). Warga RT 37 RW 08 Babaran itu berharap proyek perbaikan SAH dilanjutkan karena terhentinya pembangunan dampaknya mengganggu akses masyarakat.

“Harapan warga tetap dilanjutkan perbaikan saluran air hujan ini karena sudah digali-gali. Kalaupun dihentikan harus ada perbaikan dulu biar layak untuk akses jalan,” papar Dandi.
Secara terpisah Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan inspektorat untuk melakukan konsultasi dengan KPK. “Untuk kejelasannya silahkan tanya ke PUPKP atau inspektorat. Tapi kami tetap berharap proyek itu tetap bisa dilanjutkan,” ucap Haryadi usai rapat paripurna penetapan pimwan.

Kepala Dinas PUPKP dan Inspektorat Kota Yogyakarta sampai kemarin belum dapat dikonfirmasi.Menurut Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Pemkot Yogyakarta masih akan menunggu saran dan arahan dari KPK untuk kejelasan kelanjutan proyek saluran drainase. “Itu masih terkait proses hukum di KPK. Kami tidak tahu statusnya apakah proyek pengerjaan itu jadi bukti atau apa. Kami tidak ingin mengganggu proses hukum KPK,” pungkas Heroe.(Tri)

Read previous post:
SISWA SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA: Juara Olimpiade Farmasi Nasional

BANGUNTAPAN (MERAPI) - Yuana Rizka Paramita, Fatimah Zahra, dan Frida Ayu Ade, tiga siswa kelas 12 SMK Kesehatan Amanah Husada,

Close