Pelaku Usaha Glagah Minta Penataan Ditunda

WATES (HARIAN MERAPI) – Pelaku usaha Pantai Glagah akhirnya bertemu dengan perwakilan Pemkab Kulonprogo dalam audiensi di Kompeks Pemkab Kulonprogo, Rabu (11/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari tuntutan perbaikan infrastruktur, penurunan spanduk hingga penundaan penataan kawasan wisata Pantai Glagah. Hanya saja mereka sempat kecewa karena gagal bertemu Kepala Dinas Pariwisata.

Koordinator Pelaku Usaha Wisata Pantai Glagah, Subardi Wiyono mengatakan, selama ini objek wisata andalan Kulonprogo tersebut sudah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar. Pada tahun 2018 saja, Pantai Glagah menyumbang PAD setidaknya Rp 3 miliar. Dengan PAD yang besar, Subardi menilai, seharusnya infrastruktur Pantai Glagah sudah jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Namun yang terjadi, para pelaku usaha justru merasa belum mendapat manfaat sama sekali.

“Kami para pelaku wisata di Glagah dari dulu membiayai segala sesuatunya secara mandiri. Mulai dari penginapan, kuliner, hingga memperbaiki jalan yang rusak, kami lakukan secara mandiri,” kata Subardi.

Subardi mengklaim, perbaikan seperti jalan yang rusak selama ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Bahkan bila terjadi abrasi yang menimbulkan kerusakan, para pelaku usaha semangat memperbaiki secara gotong royong.

Selain perbaikan infrastruktur, dalam kesempatan ini para pelaku usaha Glagah juga meminta agar Dinas Pariwisata segera menurunkan spanduk imbauan pengosongan lahan. Spanduk tersebut telah terpasang di sejumlah titik di Pantai Glagah.

“Spanduk itu dipasang Dinas Pariwisata pada 15 Agustus lalu. Di dalamnya memuat imbauan bahwa kami diberi waktu sampai 30 Oktober untuk mengosongkan lahan. Ini keputusan spihak dan membuat kami resah,” tegas Subardi yang juga meminta agar rencana penataan kawasan pantai bisa ditunda.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Wisata Mandiri Maju Bersama Penginapan, Bento Sarino mengungkapkan kekecewaan karena dalam audiensi tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Niken Probo Laras. Padahal, mereka ingin aspirasi yang disampaikan bisa didengar langsung oleh Niken, mengingat instansinya bertanggungjawab atas rencana penataan kawasan pantai dan pengembangan usaha wisata di objek wisata tersebut.

Dalam audiensi, Niken diwakilkan Sekretaris Dinas Pariwisata, Nining Kunwantari. “Meski demikian, aspirasi pelaku usaha akan disampaikan kepada Bu Niken. Kami juga mengupayakan agar ada audiensi lanjutan,” ucap Nining. (Unt)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
KEPALA DINAS PUPKP DIPANGGIL KPK-Walikota Yogya Hormati Proses Hukum

YOGYA (HARIAN MERAPI) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Close