GRUDUK BALAI DESA TOLAK MESIN SEDOT PASIR-Khawatir Tanah Ambles, Warga 3 Dusun Demo

GALUR (MERAPI) – Ratusan warga Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulonprogo, mendatangi balai desa setempat, Senin (2/9). Mereka meminta agar pemerintah desa bersikap tegas menghentikan aktivitas tambang pasir menggunakan mesin sedot di sepanjang Sungai Progo wilayah setempat, karena dinilai menimbulkan dampak negatif bagi warga.
Warga yang menggelar unjuk rasa berasal dari Dusun I, II dan III. Mereka mendatangi balai desa dengan mengenakan kaos merah bertuliskan ‘Warga Banaran Tolak Sedot Pasir Ilegal’. Selain berorasi, warga juga memasang puluhan banner yang berisi tulisan penolakan terhadap aktivitas tambang.

Koordinator Aksi, Agung Budi Prastawa menyampaikan, aktivitas tambang pasir sudah berlangsung lama dan turun temurun. Namun yang menggunakan mesin sedot, baru muncul pada awal tahun ini.
Meski belum lama beroperasi, aktivitas tambang pasir di sepanjang Sungai Progo wilayah Banaran sudah memunculkan banyak dampak negatif. Agung menyebut, jalan yang dilalui kendaraan tambang menjadi rusak. Selain itu, sumur warga yang berada di dekat area pertambangan juga sudah mengering.
“Dampak lain masih banyak, yakni mampetnya saluran irigasi untuk pertanian, matinya obyek Wisata Laguna Pantai Trisik serta pergeseran Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo ke arah barat yang merupakan kawasan permukiman. Pergeseran DAS Progo ini bahkan sempat membuat sebuah makam di tepi sungai terendam air hingga rusak,” jelasnya.

Jika aktivitas tambang pasir menggunakan mesin sedot terus dilakukan, warga khawatir dampak yang ditimbulkan semakin parah, seperti munculnya rongga bawah tanah. Setelahnya, bukan tidak mungkin tanah Desa Banaran akan ambles dan membahayakan warga.
Agung kemudian meminta agar Pemdes Banaran bertindak tegas menyelesaikan persoalan ini. Jika dalam waktu satu bulan aktivitas sedot pasir tidak dihentikan, warga akan menggelar aksi besar dengan massa yang lebih banyak.
“Masa yang datang hari ini baru dari tiga dusun. Kami akan menggalang dukungan dengan melibatkan 13 dusun di Desa Banaran,” ucap Agung.
Menanggapi aksi warga tersebut, Kepala Desa Banaran, Haryanta menyampaikan, penghentian aktivitas sedot pasir di Sungai Progo merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta. Meski demikian, aspirasi warga tetap diterima serta akan dibantu penyelesaiannya.
“Kami siap mendukung dan mendampingi ke BBWSSO untuk menyampaikan aspirasi tersebut,” ujarnya.
Haryanta kemudian meminta agar peserta aksi mengumpulkan tanda tangan beserta KTP sebagai tanda persetujuan atas penghentian aktivitas sedot pasir. Jika dokumen tersebut sudah terkumpul, pihaknya bersama perwakilan akan segera mendatangi instansi terkait.
Sebenarnya, lanjut Haryanta, Pemdes sudah berupaya menyampaikan keluhan warga kepada para penambang. Hal ini bahkan sudah dibahas dalam rapat koordinasi di Kecamatan Galur. Melalui surat, penambang telah diberi imbauan untuk meminimalisir penggunaan jalan umum sebagai akses keluar masuk kendaraan tambang, terutama yang melebihi batas muatan.

“Tapi surat ini tidak diindahkan oleh penambang sehingga kerusakan jalan terus terjadi,” ucapnya.
Konflik yang muncul antara warga dengan penambang setahun lalu juga memicu lahirnya rekonsiliasi, yakni kesepakatan yang berbunyi Sabaya Pati, Sabata Mukti. Artinya, baik penambang maupun warga harus mengedepankan toleransi dan rembug bersama, namun ternyata tidak berjalan dengan baik.
Haryanta tak tahu persis berapa jumlah penambang di desanya yang menggunakan sistem sedot pasir. Ini dikarenakan pihak penambang tidak memberitahukan hal itu ke pemdes. “Sepengetahuan saya, sedot pasir ada tiga, untuk regulasi aturannya seperti izin saya tidak tahu karena tidak diberi tembusan. Berbeda dengan penggunaan alat berat yang penerbitan IUP nya diikuti dengan pematokan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” jelas Haryanta. (Unt)

Read previous post:
Kemuliaan Bulan Muharram

TIDAK terasa, bulan Muharram sudah tiba kembali. Setahun kita jalani tanpa terasa, meski sepanjang tahun ini cukup banyak agenda-agenda politik

Close