PROGRAM AGUSTUS BEBAS DENDA-Pembayaran Tunggakan PBB Masih Minim

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Program bulan Agustus bebas denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak di Kota Yogyakarta belum berdampak signifikan. Mendekati pertengahan bulan ini, pembayaran tunggakan PBB masih minim dibandingkan total nilai tunggakan.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa mengutarakan, sampai Selasa (13/8) siang pembayaran tunggakan PBB mencapai sekitar Rp 800,2 juta dari 2.785 wajib pajak. Diakuinya realisasi pembayaran itu masih kecil dibanding total tunggakan yang tercatat sejak 1994 hingga 2018 mencapai sekitar Rp 75,3 miliar.

“Realisasi paling tinggi di tahun 2018. Kami akan tunggu sampai akhir Agustus,” kata Santosa, Selasa (13/8).

BPKAD Kota Yogyakarta mencatat realisasi pembayaran tunggakan PBB paling banyak pada tahun 2018 sebanyak Rp 229 juta dari 367 wajib pajak. Sedangkan nilai realisasi terkecil untuk tunggakan tahun pajak 1994 sebanyak Rp 4 juta dari 40 wajib pajak.

Seperti diketahui selama Agustus, Pemkot Yogyakarta memberikan keringanan berupa pembebasan denda bagi wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan. Dengan keringanan itu maka wajib pajak hanya membayarkan nilai pokok ketetapan PBB.

“Kami terus menggencarkan kebijakan bebas denda PBB di bulan Agustus

ke masyarakat. Sosialisasi di kelurahan, kecamatan, pesan berantai SMS serta bank. Selain itu mengundang wajib pajak yang menunggak dalam pekan pembayaran PPB di tingkat RW tiap Rabu,” jelasnya.

Menurutnya dengan realisasi program bebas denda PBB yang masih minim, target pembayaran 25 persen dari total tunggakan selama bulan Agustus sudah bagus. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program yang pertama kali digulirkan itu karena di luar Agustus denda tunggakan PBB akan diberlakukan.

Dia menilai satu kendala untuk pembayaran tunggakan PBB di antaranya adalah wajib pajak tidak lagi memiliki nomor objek pajak (NOP) atas aset tanah atau bangunan untuk tahun pajak lama. “Jika NOP hilang, wajib pajak harus datang ke Kantor BPKAD di loket layanan. Ada petugas yang akan mencarikan data NOP dan nilai tunggkan yang harus dibayarkan,” tambah Santosa.

Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak mengetahui nilai tunggakan PBB, lanjutnya, bisa mencari informasi melalui kantor kelurahan, kecamatan atau ke kantor BPKAD. Di samping itu bisa memanfakan layanan aplikasi Jogja Smart Service dengan memasukkan nomor objek pajak. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
45 DPRD BANTUL TERPILIH DILANTIK: Hanung Raharjo Ketua Sementara

BANTUL (MERAPI) - Pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Bantul 2019-2024 dilaksanakan di Gedung DPRD Bantul, Selasa (13/8) siang. Sebanyak

Close