DICEGAH SAAT HENDAK BERANGKAT KE JEPANG- Dua Peserta Magang Mengadu ke Presiden


Dua peserta pemagangan ke Jepang (pakaian batik) didampingi keluarga dan Arifin (tengah) menunjukkan laporan balik ke Polda DIY. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Dua peserta pemagangan ke Jepang (pakaian batik) didampingi keluarga dan Arifin (tengah) menunjukkan laporan balik ke Polda DIY. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

YOGYA (MERAPI) – Dua peserta pemagangan ke Jepang, Endri Wahyu Kurniawan dan Nanang Yuni Trianto mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pencegahan dan penyitaan paspor yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali. Pasalnya pencegahan dan penyitaan terhadap paspor kedua peserta pemagangan pada 3 Juli 2019 oleh pejabat imigrasi tidak memiliki dasar hukum yang dibenarkan.

Untuk itu dua peserta pemagangan ke Jepang didampingi Arifin Wardiyanto, Pemantau Peradilan dan Pemerhati HAM Independen mengadu dan meminta perlindungan Presiden.

“Hal ini mengingat keterbatasan waktu yang dikeluarkan Certificate of Eligibility yang diberikan pemerintahan Jepang memiliki batas waktu yang ditentukan dan pemagangan adalah progam nasional,” ujar Arifin kepada wartawan, Senin (12/8).

Disebutkan, selama ini dasar pencegahan dengan adanya laporan Harno, pemilik LPK Yoga Mustika Persada karena paspor kedua peserta pemagangan tersebut masih disita dirinya. Bahkan pencegahan terjadi diduga karena ada oknum penyidik yang diperalat untuk menghambat kedua pemagang tersebut. Indikasi itu terlihat saat Harno sebagai pelapor membuat laporan polisi pada 3 Juli 2019. Saat itu juga dua penyidik Polda DIY langsung memberikan permohonan pencegahan kepada Pejabat Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. Padahal prosedur pencegahan itu harus melalui Kapolri dengan mengajukan permohonan kepada
Menteri Hukum dan HAM RI, kemudian melalui Dirjen Imigrasi untuk kemudian meneruskannya ke Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai.

Untuk itu Arifin berharap Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri mencabut permohonan pencegahan terhadap kedua peserta pemagangan tersebut. “Karena dengan adanya rekayasa perkara tersebut telah menghambat program pemerintah dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas,” kata Arifin.
Selama ini, kata Arifin, justru Harno yang melakukan tindak kejahatan dengan menipu belasan pemagang dengan janji akan memberangkatkan ke Jepang bila menyetor dana Rp 45 juta per orang. Tetapi dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta menahan paspor para pemagang sehingga tidak bisa berangkat mengikuti magang ke Jepang.

Karena tak bisa berangkat ke Jepang, keduanya lalu pindah melalui LPK Wakawashi Mandiri Indonesia. Tetapi ketika mengetahui kedua peserta pemagangan ke Jepang ini hendak berangkat, Harno membuat laporan ke Polda DIY terkait paspor yang digunakan, selanjutnya penyidik melakukan permohonan pencegahan ke Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai. Padahal penyidik sendiri pada 3 Juli 2019 belum membawa atau menunjukkan surat perintah penyidikan, karena surat perintah penyidikan baru terbit pada 15 Juli 2019

“Kami menilai rekayasa perkara ini sangat kentara sekali, karena pelapor dan terlapor alamatnya di luar Provinsi DIY dan locus delicti atau kejadian perkara juga di luar DIY, yaitu di Wonosobo Jawa Tengah. Seharusnya penyidik Polda DIY tidak punya wewenang menangani perkara tersebut seandainya benar ada tindak pidana dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo yang berhak menangani perkara adalah Polda Jateng,” tegas Arifin.

Sementara Perwakilan dari LPK Wakawashi Mandiri Indonesia, Muh Jaiz Muhtadii berharap agar Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai segera melepas dan mengembalikan paspor kedua peserta pemagangan ke Jepang. “Kami berharap masalah ini segera selesai dan berharap sebelum 18 Agustus 2019 sudah harus berangkat ke Jepang. Karena sudah dua tahun sejak 2017 paspor ditahan, uang tak dikembalikan sehingga tidak bisa berangkat ke Jepang,” tegasnya.

Selain itu, kedua peserta pemagangan ke Jepang beserta empat korban lain telah melaporkan balik perbuatan Harno yang telah menggelapkan uang dari peserta pemagangan ke Jepang ke Polda DIY. Laporan tersebut dilakukan ke Polda DIY karena saat ini Kantor LPK Yoga Mustika Persada pindah di Jalan Damai Sariharjo Ngaglik Sleman. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
MENGANIAYA DAN MENGHAMILI PACAR- Propam Segera Panggil Oknum Polisi

YOGYA (MERAPI) - Tim penasihat hukum dari LKBH Pandawa mengapresiasi Polda DIY yang telah merespons laporan seorang janda OKD (28)

Close