TUNTUT KOMPENSASI UANG TUNAI-Warga Blokir TPST Piyungan Selama 3 Jam

PIYUNGAN (MERAPI)- Konflik di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul masih saja terjadi. Penutupan kembali dilakukan warga, Rabu (31/7) pagi selama lebih dari 3 jam. Akibatnya puluhan armada pengangkut sampah tidak dapat beraktivitas dan mengular di akses masuk TPST. Warga akhirnya membuka akses setelah dilakukan mediasi dengan pihak terkait. Penutupan TPST oleh warga ini kerap terjadi lantaran munculnya tuntutan kompensasi dari warga terdampak.
Dengan membentangkan spanduk, warga dari Rt 03 dan 04 Dusun Ngablak serta Rt 06 Dusun Bawuran menutup akses masuk TPST Piyungan. Warga menuliskan di spanduk besar terkait tuntutan kompensasi tunai. Hal ini setelah warga merasa merasakan dampak langsung keberadaan sampah di lokasi tersebut. Salah satu perwakilan warga, Parlan menyebut dampak yang dirasakan selain bau yang menyengat, kondisi kesehatan warga juga terancam. “Banyak yang sering sakit-sakitan. Udaranya juga tidak sehat, belum lagi sampah yang berceceran,” sebutnya usai mediasi.

Sejauh ini, Parlan menjelaskan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas pembangunan fisik seperti jalan kampung, bangket, dan infrastruktur lainnya. Itu pun melalui pemerintah desa setempat. Untuk mendapatkan kompensasi itu, warga juga harus mengirimkan pengajuan berupa proposal pembangunan. Namun menurutnya, hal itu tidak serta merta membuat warga puas. Kompensasi lebih konkret kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. “Kami minta ada kompensasi tunai yang diberikan langsung kepada kami,” tegasnya.
Audiensi yang dilakukan di Kantor Pengelola TPST Piyungan kemarin berlangsung cukup lama. Nampak dalam audiensi tersebut, Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja Bantul dan DIY. Pertemuan warga dan pemerintah saat itu hanya sebatas mendengarkan tuntutan, kedua pihak sepakat akan membahas tuntutan itu dalam pertemuan terbatas Senin pekan depan.

“Kita buka lagi (TPST), nanti perwakilan warga akan diundang di dinas,” sebut Parlan.
Pengawas TPST Piyungan DLHK DIY, Joko Riyanto membenarkan bahwa pihaknya akan mengundang perwakilan dari warga pada hari Senin (5/8) mendatang. Pertemuan itu diagendakan khusus untuk membahas tuntutan warga. Bagaimana pun menurutnya, keberadaan TPST Piyungan sangat vital karena menjadi tumpuan pembuangan sampah dari Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sehingga jika tidak dapat beroperasi beberapa jam saja akan sangat berpengaruh pada kondisi sampah di tiga wilayah tersebut. “Kita terus membangun komunikasi dengan warga sekitar, agar penutupan seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dampak penutupan dirasakan oleh warga, salah satunya Indri yang tinggal di Pleret. Selama ini sampah rumah tangga di kompleks perumahan tempat tinggalnya secara rutin diambil oleh petugas tiga kali dalam seminggu. Dalam dua bulan terakhir pengambilan sampah sering terlambat karena petugas tidak dapat membuang sampah ke TPST Piyungan. Akibatnya sampah menumpuk dan terpaksa dibakar meski berada di kompleks padat penduduk. “Kalau yang bisa dibakar ya terpaksa dibakar, kalau yang tidak bisa dibakar jadi bau seperti sayuran,” ungkap Ibu 34 tahun ini. (C1)

Read previous post:
Pemerintah Garansi Pembangunan Jalan Akses Menuju Danau Toba Selesai pada 2020

SAMOSIR (HARIAN MERAPI)- Pemerintah menggaransi pembangunan jalan akses atau aksesibilitas menuju Danau Toba di Sumatera Utara selesai pada 2020. Presiden

Close