TAMBAK ILEGAL SEGERA DITERTIBKAN PEMKAB-Petambak Udang: Saya Merasa Terdzolimi

MERAPI-AMIN KUNTARI Pertemuan petambak dengan Pemkab Kulonprogo, kemarin.
MERAPI-AMIN KUNTARI Pertemuan petambak dengan Pemkab Kulonprogo, kemarin.

WATES (MERAPI) –Pemkab Kulonprogo akhirnya bertindak tegas terhadap munculnya tambak udang ilegal di sekitar YIA. Salah satunya tambak milik Marsudi di alur Sungai Serang, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo. Pemkab Kulonprogo dengan tegas meminta agar Marsudi tidak melanjutkan proyeknya dan menyarankan pembuatan kolam tambak dilakukan di wilayah peruntukan budidaya air payau, Desa Banaran Kecamatan Galur.
Dalam pertemuan antara Pemkab Kulonprogo dengan Marsudi di Bale Agung, Kulonprogo, Senin (29/7), Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA, Setda Kulonprogo, Bambang Tri Budi menyampaikan, aktivitas tambak udang di kawasan sempadan pantai tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan. Selama ini, Pemkab sudah berupaya menjalin komunikasi, koordinasi, memberi informasi dan sosialisasi terkait hal itu, termasuk rencana proyek di Kulonprogo wilayah selatan berupa pembangunan sabuk hijau dan penataan kawasan wisata Pantai Glagah.

Pemkab, bahkan telah melayangkan surat pemberitahuan tertanggal 5 Juli 2019 yang isinya meminta agar tambak kosong tidak ditebari benih lagi. Sementara tambak yang masih ada isinya akan ditunggu hingga panen dengan perkiraan bisa selesai pada akhir Oktober.
“Tapi Pak Marsudi malah bergerak membuka tambak baru di tempat yang tidak boleh untuk aktivitas tambak udang. Kami atas nama Pemkab mohon maaf, mohon dipahami dan dimaklumi bahwa kegiatan usaha tambak panjenengan tidak boleh dilanjutkan,” kata Bambang.
Ditambahkannya, Pemkab sudah memutuskan tidak bisa memenuhi permohonan Marsudi untuk diberikan kelonggaran agar bisa melanjutkan proyek pembuatan kolam tambak udang hingga satu kali panen.

Pembangunan sabuk hijau dan penataan kawasan wisata Pantai Glagah merupakan program besar dari pemerintah pusat yang disertai berbagai pertimbangan, baik sosial maupun lainnya.
Meski demikian, menurut Bambang, Pemkab tidak serta merta menutup ratusan usaha tambak udang di sepanjang Glagah hingga Congot. Sebagai solusinya, para petambak diminta pindah ke kawasan budidaya air payau Desa Banaran, Galur.
“Jadi silakan menjalankan usaha tapi tetap sesuai aturan,” tegas Bambang.
Pembuatan kolam tambak baru yang dilakukan Marsudi sebelumnya telah diperingatkan oleh Pemkab dengan mendatangi lokasi, pekan lalu. Terkait keputusan Pemkab yang tidak mengizinkan proyek pembuatan tambak dilanjutkan, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Sumiran akan menindak tegas apabila Marsudi masih nekat.

“Kami akan pantau setiap hari, kalau dilanjutkan, kita tindak tegas,” ujarnya.
Sementara itu, saat ditemui usai pertemuan, Marsudi mengungkapkan kekecewaannya. Terlebih setelah mendengarkan keputusan Pemkab, ia yang saat itu didampingi petambak lain, Epri, tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah.
Marsudi berpendapat, proses penataan kawasan wisata Pantai Glagah masih cukup lama. Saat ini, Pemkab Kulonprogo juga belum mengantongi anggarannya sehingga Marsudi merasa kecewa pembuatan kolam tambak olehnya tidak diizinkan untuk diselesaikan.
“Tapi karena ini keputusan pejabat, saya menghormati walaupun sebenarnya saya merasa terdzolimi,” katanya.
Marsudi bahkan merasa, Pemkab telah berlaku tidak adil terhadapnya. Sebab, petambak lain yang kolam barunya sudah jadi tetap dibiarkan beroperasi. Sementara dirinya yang tertangkap basah sedang mengeruk lahan menggunakan alat berat, dihentikan. Sebagai akibatnya, ia menderita kerugian sekitar Rp 16 juta yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan awal pembuatan kolam.

“Ibarat othok (judi), saya kalah. Sudah begitu saja, nggak apa-apa,” ucapnya.
Terkait tawaran Pemkab kepada para petambak untuk pindah ke kawasan budidaya air payau, Desa Banaran, dinilai Marsudi hanya merupakan alasan penolakan operasional tambak udang di Glagah hingga Congot saja. Sebab, Pemkab belum tentu memahami bagaimana kondisi lahan di Banaran, termasuk urusan sewanya seperti apa.
“Belum lagi harus berurusan dengan warga setempat yang pastinya juga pengen buka usaha tambak,” kata Marsudi.
Petambak lain, Epri menambahkan, lahan yang dibukanya bersama Marsudi sebelumnya merupakan tempat sampah yang dibersihkan untuk dimanfaatkan. Dirinya juga menyadari, bahwa lahan tersebut akan dimanfaatkan sehingga para petambak siap merelakan jika proyek Pemkab sudah berjalan.
“Kami mohon kebijaksanaannya, tapi kalau akhirnya begini, ya sudah,” ujarnya.(Unt)

Read previous post:
Komunitas Ketoprak Sleman (KKS) Pentaskan Ketoprak Mataram di Embung Margoagung

KOMUNITAS Ketoprak Sleman (KKS) menggelar pentas kethoprak Mataram di Embung Margoagung, Desa Wisata Margoagung Seyegan Sleman, Sabtu malam (27/7). Acara

Close