Tambak Udang Ilegal, Pemkab Pastikan Tak Ada Ganti Rugi

WATES (MERAPI) – Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo menegaskan, para petambak udang yang lahannya terdampak pembangunan sabuk hijau untuk mitigasi bencana tsunami di sepanjang Pantai Glagah hingga Congot atau selatan Yogyakarta International Airport (YIA) tidak akan mendapat ganti rugi atau kompensasi. Pembersihan lahan tambak bahkan ditargetkan bisa selesai pada Oktober mendatang, untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penanaman cemara udang.
Hal tersebut disampaikan Wabup dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan sabuk hijau selatan YIA di Ruang Menoreh Kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (15/7). Dijelaskannya, aktivitas tambak di selatan YIA berjalan secara ilegal sehingga tidak bisa disamakan dengan penggarap lahan PAG yang yang masuk dalam IPL bandara.

“Tambak itu ilegal, jadi nggak ada rencana ganti rugi kompensasi seperti IPL bandara. Sepanjang yang saya ketahui nggak ada rencana ganti rugi tali asih atau apa,” kata Wabup.
Ia menegaskan, keberadaan sabuk hijau sangat penting sebagai mitigasi bencana tsunami untuk melindungi wilayah tersebut. Sebab, di sana ada objek vital negara yakni YIA. Pembangunan sabuk hijau mutlak dilakukan serta memiliki payung hukum terkait lingkungan hidup dan mitigasi bencana demi menjaga keselamatan banyak orang.
Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan gagasan untuk memperindah kawasan wisata Pantai Glagah. Dirinya berharap ada cara terbaik yang bisa menggabungkan berbagai kepentingan sehingga pelaksanaannya dapat ideal.

“Kalau proses pembersihan lahan yang akan digunakan untuk membangun sabuk hijau bisa selesai Oktober, maka dilanjutkan penanaman cemara udang tepat pada musim hujan. Tingkat keberhasilannya menjadi tinggi. Kami minta semua elemen mulai dari Pemkab hingga desa dan kecamatan, aparat keamanan serta tokoh masyarakat bisa mendukung kegiatan ini dengan sebaik mungkin,” urainya.
Pernyataan dari Wabup menjadi jawaban atas harapan petambak yang disampaikan melalui Kepala Desa Glagah, Agus Parmono. Menurut Agus, warga berharap adanya ganti rugi kompensasi pengelolaan seperti adanya tali asih yang diterima penggarap PAG terdampak IPL.

“Mereka tidak mau dibeda-bedakan, jadi minta kompensasi pengelolaan. Bukan ganti rugi tambak. Dulu kan dapat tali asih sekitar Rp 15.000 per meter persegi dari Puro Pakualaman, masyarakat saya pengen itu,” bebernya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo, Sudarna menyebut, sudah ada sekitar 35 petak tambak yang saat ini kosong. Lahan tambak ini berada di wilayah Desa Sindutan, Palihan, Jangkaran dan Glagah.
Kolam-kolam kosong tersebut, terutama yang lokasinya berada di tepi jalan, menurut Sudarna bisa diratakan terlebih dahulu. Namun, letaknya tidak berdampingan melainkan dipisahkan lahan-lahan tambak yang masih terisi udang.
“Hasil pendataan kami, sudah ada 35 petak yang kosong. Itu bisa jadi sasaran awal,” ucapnya.

Seperti diketahui, Pemkab Kulonprogo akan segera mengambil tindakan tegas, membersihkan lahan tambak udang di selatan Yogyakarta International Airport (YIA). Lahan tambak akan mulai diratakan pada pekan kedua Juli guna kepentingan pembangunan sabuk hijau untuk mitigasi bencana tsunami di sepanjang Pantai Glagah sampai Pantai Congot. Tambak yang masih ada isinya, akan ditunggu hingga panen. Setelah panen atau dalam keadaan kosong harus dipantau agar tidak ditebari benih lagi. Terkait rencana perataan, Satpol PP Kulonprogo diminta untuk berkoordinasi dengan Polres dan OPD terkait. (Unt)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
ilustrasi
Tipuan Investasi Bodong

SEBAGIAN masyarakat kita tertarik dengan berbagai iming-iming penghasilan besar tanpa harus susah payah bekerja. Kondisi psikologis ini agaknya dimanfaatkan pelaku

Close