FOReTIKA Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

MERAPI-AWAN TURSENO   FOReTIKA membacakan pernyataan sikap terkait rencana disahkannya RUU Pertanahan.
MERAPI-AWAN TURSENO
FOReTIKA membacakan pernyataan sikap terkait rencana disahkannya RUU Pertanahan.

DEPOK (MERAPI) – Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia yang tergabung dalam FOReTIKA, mendesak penundaan pengesahan RUU Pertanahan oleh DPR RI periode 2014-2019. Sebab isi RUU tersebut dinilai belum mengedepankan asas keterbukaan informasi publik dan masih memerlukan kajian lebih intensif dengan melibatkan banyak pihak termasuk akademisi bidang kehutanan.

Desakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua FOReTIKA, Rinekso Soekmadi didampingi akademisi kehutanan dari UGM, IPB, Universitas Jambi, Universitas Mulawarman, Universitas Tadulako, Univeritas Tanjungpura dan Univeritas Muhammadiyah Palangkaraya di Balairung UGM, Jumat (12/7).

Pada kesempatan tersebut Rinekso Soekmadi mengapresiasi upaya penyempuranan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dituangkan dalam RUU Pertanahan. Namun demikian, menurutnya, RUU tersebut belum secara masimal memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

“RUU ini menyangkut banyak sektor termasuk kehutanan dan bukan hanya semata-mata persoalan tanah dan penguasaan lahan,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Kehutanan IPB ini meminta DPR RI menunda pengesahaan RUU pertanahan tersebut dan melanjutkan pembahasan pada periode DPR RI 2019-2024 agar bisa memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan masukan secara komprehensif.

Senada, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Budiadi merasa pembahasan RUU Pertanahan belum banyak melibatkan akademisi. Kondisi ini sangat berisiko apabila diberlakukan di saat ada proses transisi di DPR RI.

“Rencana pengesahan RUU Pertanahan ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi ini soal keputusan strategis yang membawa dampak jangka panjang,” kata Budiadi.

Untuk itu pihaknya meminta agar Presiden RI meninjau ulang serta membicarakan kembali isi beberapa pasal dalam RUU tersebut. Terutama yang berkaitan erat dengan persoalan pengelolaan hutan yang selama ini belum maksimal.

“Kita tahu kinerja kita bidang kehutanan belum bagus lahan kritis mencapai 14 juta hektar yang masuk dalam kawasan hutan. Jangan sampai nantinya kawasan konservasi ada izin usaha kelola hutan dan pertanahan,” tegasnya.

Sekretaris FOReTIKA, Didik Harjoto menambahkan, saat ini sudah ada pasal-pasal yang mengatur terkait tanah rakyat dan hukum adat. Namun yang penting untuk dipertimbangkan RUU Pertanahan paling tidak harus mencakup tiga sasaran yaitu sosial ekonomi dan ekologis.

Dalam RUU Pertanahan ini menurut Didik lebih condong pada aspek ekonomi tetapi meninggalkan aspek keadilan, sosial dan ekologis yang dapat mengancam keberadaan hutan.

“Kita semua tahu bahwa hutan sebagai salah satu ekosistem penunjang kehidupan. Tetapi saat ini dapat dikatakan dalam keadaan kritis. Kalau nanti ditambah lagi dengan peraturan melalui UU Pertanahan tetapi tidak menyasar pada permasalahan yang ada, artinya keberadaan hutan akan semakin parah,” pungkasnya. (Awn)

Read previous post:
LEWATI PULUHAN KALI KEGAGALAN-Pantang Putus Asa Produksi Bakpia

BERULANG kali gagal memproduksi bakpia, tak lantas membuat Miftah Nur Fidyastuti (28) putus asa. Bersama suami, Bagus Anom Wulan (30),

Close