PRAPERADILAN KASAT RESKRIM POLRES BANTUL- Sengketa Kedua Pihak Masuk Ranah Perdata


Para saksi maupun ahli disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan PN Bantul. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Para saksi maupun ahli disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan PN Bantul. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANTUL (MERAPI) – Sidang permohonan praperadilan yang diajukan pemohon kontraktor, Sutoto Hermawan terhadap termohon Kasat Reskrim Polres Bantul kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Rabu (22/5). Dari keterangan para saksi maupun ahli, perbuatan yang dilakukan pemohon dan pelapor merupakan sengketa keperdataan.

“Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi para pihak. Kalau ada yang memutus secara sepihak itu merupakan perbuatan melawan hukum,” ujar salah satu ahli hukum perdata dalam kesaksian di muka persidangan dengan kuasa pemohon, Thomas Nur Ana Edi Dharma SH, Mohamad Novweni SH dkk dan kuasa termohon Pembina Heru Nurcahya SH MH.

Sehingga dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris memuat klausul bila terjadi sengketa akan diselesaikan secara keperdataan dan menunjuk PN Bantul. Melihat perjanjian tersebut dengan jelas membuktikan perbuatan para pihak masuk ranah perdata.

Bila terjadi pemutusan perjanjian maka perbuatan tersebut tergolong wanprestasi sebagai salah satu perbuatan melawan hukum dalam sengketa keperdataan. Karena wanprestasi merugikan pihak lain maka wajib mengganti kerugian pihak yang dirugikan. Sehingga sudah tepat bila pemohon mengajukan gugatan perdata kepada tergugat Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih.

“Dasar hukum para pihak ini adalah perdata.Kalau sudah ditunjuk di PN Bantul sebagai tempat penyelesaian sengketa maka di tempat itulah sebagai tempat yang harus dilakukan sesuai hukum keperdataan,” lanjut ahli menjelaskan.

Bila merujuk peraturan Mahkamah Agung ketika perdata sudah berjalan maka dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum memproses secara pidana.Jangan sampai ada putusan tumpang tindih dalam sutu perkara.

Selain itu, bila penyidik membuat surat pernyataan agar pemohon mengakui kesalahan dan membayar uang kepada pelapor dinilai telah melanggar hukum. Karena tugas penyidik melakukan penyidikan sebagimana diamanatkan UU. Sehingga surat pernyataan yang dibuat penyidik tak dapat digunakan sebagai alat bukti karena sebagai akta di bawah tangan. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
PASI Sleman Gelar Hot Sprint Contest

SLEMAN (MERAPI) - Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sleman bakal menggelar lomba lari usai Idul Fitri. Bertajuk Hot Sprint Contest

Close