PRAPERADILAN KASAT RESKRIM POLRES BANTUL- Pemohon Nilai Sebagai Perkara Perdata


Hakim mulai membuka sidang perdana permohonan praperadilan di PN Bantul. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Hakim mulai membuka sidang perdana permohonan praperadilan di PN Bantul. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANTUL (MERAPI) – Setelah tertunda seminggu, permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seorang kontraktor, Sutoto Hermawan (45) warga Jalan Srandakan Karangasem Gilangharjo Pandak Bantul menyatakan terhadap termohon Kasat Reskrim Polres Bantul mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (20/5).

Dalam persidangan, pemohon diwakili kuasa hukumnya Thomas Nur Ana Edi Dharma SH, Mohamad Novweni SH, Susmartono Ariwibowo SH, Wilpan Pribadi SH MH, Nasrul Arsyad SH, Garda Widi Pratama SH dan Fransiska Maharani SH dari LKBH Pandawa diberi kesempatan hakim Laily Fitria Titin Anugerahwati SH untuk membacakan permohonannya.

Tim kuasa hukum menilai dalam perkara antara pemohon dengan Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih merupakan sengketa perdata. “Kami menganggap termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembangunan rumah milik Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih terlalu berlebihan. Padahal perkara ini murni perdata bukan pidana, sehingga setelah ditetapkan tersangka kami ajukan gugatan praperadilan,” ujar Thomas di sela-sela sidang.

Dalam permohonan terungkap, pada 29 Maret 2018 telah terjadi kontrak kerja pembangunan rumah 2 lantai di hadapan Notaris PPAT Tri Wahyuni SH. Dalam perjanjian bila terjadi perselisihan kedua belah pihak akan diselesaikan secara perdata dan menunjuk Pengadil Negeri (Bantul) untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam perjanjian telah disepakati untuk melakukan pembangunan rumah tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp 600 juta.

Tetapi Rita tidak melaksanakannya isi kontrak dan memerintahkan pemohon menghentikan pembangunan rumah dengan alasan menunggu pemecahan sertipikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tidak terkena pajak. Bahkan pada 10 September 2018 Rita secara sepihak membatalkan kontrak dan meminta pengembalian uang Rp 330 juta, padahal pemohon baru menerima pembayaran Rp 220 juta.

Bahkan Rita yang tak terima melaporkan pemohon kepada termohon atas dugaan penipuan dan penggelapan. Tetapi saat gugatan didaftarkan ke pengadilan selang seminggu termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Padahal dalam perjanjian antara pemohon dan termohon merupakan perkara perdata dan bila terjadi sengketa sepakat diselesaikan secara keperdataan bukan jalur pidana.

Sementara Penata TK I Heru Nurcahya SH MH menyatakan akan menanggapi permohonan praperadilan pada sidang berikutnya. “Untuk jawaban atas permohonan pemohon akan kami sampaikan besok pagi,” jelasnya. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
Keluh Kesah Bupati Belitung Soal Tiket Pesawat yang Masih Mahal

JAKARTA (MERAPI)– Wajah H Sahani Saleh, SSos, Bupati Belitung dua periode itu tidak seperti biasanya. Sedikit lesu, seakan kurang bergairah,

Close