BERDASAR PUTUSAN PIDANA PEMALSUAN SURAT0- Penggugat IMB SPBU Timoho Ajukan PK


Kuasa pemohon PK, Oncan Poerba SH menunjukkan surat permohonan PK yang dikirim ke MA melalui PTUN Yogya. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Kuasa pemohon PK, Oncan Poerba SH menunjukkan surat permohonan PK yang dikirim ke MA melalui PTUN Yogya. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

YOGYA (MERAPI) – Penggugat pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) SPBU Timoho Yogyakarta, Eko Wibowo warga Griya Timoho Estate No B6 Gang Tunas Melati Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya jo putusan PTUN Yogya yang berkekuatan hukum tetap melawan termohon PK I Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan termohon PK II PT Prakarsa Bumi Bahari sebagai pengelola SPBU Timoho Yogyakrta.

“Dasar pengajuan PK kami setelah adanya putusan pidana berupa laporan polisi yang dulu pernah kami ajukan sebagai bukti di persidangan PTUN tetapi tidak ditanggapi. Sehingga setelah adanya putusan pengadilan adanya pidana pemalsuan yang berkuatan hukum tetap maka kami ajukan sebagai bukti dalam PK,” ujar kuasa hukum pemohon PK, Oncan Poerba SH bersama Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH kepada wartawan, Minggu (19/5).

Dalam laporan polisi telah dilakukan persidangan dengan terdakwa Iwan Setiawan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan warga RT122 Balirejo dengan hukuman 8 bulan penjara. Dari putusan tersebut tak ada upaya hukum sehingga berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu dalam PK, pemohon mengajukan bukti Surat Keterangan dari Panitera PN Yogya tertanggal 21 November 2018 menyangkut putusan pengadilan dalam perkara pidana Iwan Setiawan dan bukti salinan putusan PN Yogya tanggal 31 Juli 2018. Bukti-bukti tersebut telah diajukan dan dilampirkan dalam permohonan PK pada Jumat 17 Mei 2019.

Disebutkan, pemohon melihat putusan PTTUN Surabaya jo putusan PTUN Yogya merupakan putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dan baru diketahui pemohon PK pada 21 November 2018 setelah perkara tata usaha negara diputuskan atau didasarkan pada bukti oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Dari kedua bukit PK telah membuktikan bahwa bukti surat yang diajukan termohon PK I dalam perkara PTUN Yogya berupa surat pernyataan bersama warga RT 22 RW 07 Kelurahan Muja Muju tertanggal 14 Februari 2015 merupakan bukti surat palsu. Selain itu kedua bukti PK sebagai hasil tindak lanjut adanya laporan pidana atas pemalsuan surat pernyataan bersama warga RT 22 Balirejo yang akhirnya menyatakan Iwan Setiawan terbukti bersalah sebagai pelakunya.

Sehingga bukti yang diajukan termohon PK I sebagai dasar untuk penerbitan IMB (objek sengketa) demi kepentingan termohon PK II secara hukum terbukti mengandung kebohongan atau tipu muslihat karena didasarkan pada bukti-bukti surat palsu. Pemohon PK selaku pemilik bangunan yang berbatasan dengan SPBU tidak pernah dimintai tanda tangan dalam formulir permohonan IMB.

Dengan demikian terhitung sejak 21 November 2018 maka pada 17 Mei 2019 resmi mengajukan PK kepada MA melalui PTUN Yogya. Pengajuan PK sendiri masih memenuhi tenggang waktu 180 hari sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan diberitakan kepada pihak berperkara. Dengan alasan tersebut di atas maka putusan judex factie yakni putusan PTTUN Surabaya jo putusan PTUN Yogya cacat hukum dan tidak sepatutnya dipertahankan dan harus dibatalkan. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kemenpar Siapkan Magelang Jadi Destinasi Berbasis Mitigasi Bencana

MAGELANG (MERAPI) – Magelang dipersiapkan Kementerian Pariwisata sebagai destinasi wisata berbasis mitigasi bencana. Untuk itu Focus Group Discussion (FGD) digelar.

Close