TERKAIT PERPINDAHAN RIBUAN SUARA PPP-Penyelenggara Pemilu Bisa Terancam Pidana

Spread the love

UMBULHARJO (MERAPI)- Penyelengara Pemilu di Kabupaten Sleman dan Bantul terancam pidana pemilu terkait perpindahan ribuan suara dari partai PPP ke NasDem. Sampai kini dugaan pelanggaran pidana pemilu itu masih ditangani Bawaslu di kabupaten itu untuk memastikan ada unsur kesengajaan atau tidak dalam perpindahan suara itu.
“Ada proses penggeseran angka suara sehingga dimungkinkan ada pelanggaran pidana pemilu. Saat ini masih proses penanganan Bawaslu di kabupaten dan kami juga terus memantau,” kata Komisioner Bawaslu DIY Sri Werdiningsih kepada wartawan, Rabu (15/5).
Menurutnya, kuat dugaan perpindahan suara dari satu calon legislatif (caleg) ke caleg lain dilakukan oleh internal penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Mengingat temuan perpindahan suara saat rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten, maka perpindahan suara diduga dilakukan di tingkat kecamatan.

“Kuat dugaan dilakukan oleh internal penyelengara pemilu karena yang membawa data selain penyelenggara pemilu tidak ada. Jadi ini juga bisa masuk pelanggaran kode etik penyeleggara pemilu,” paparnya.
Dia menjelaskan penyelenggara pemilu di Sleman dan Bantul itu diduga melanggar pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu menghilangkan suara atau menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan naik dan turunnya perolehan suara. Jika terbukti melanggar maka ancamannya penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 48 juta.
“Dimungkinkan akan ada lebih dari satu penyelenggara yang terancam pidana pemilu Jika terbukti menghilangkan suara secara sengaja atau ada unsur kesengajaan, maka bisa kena pidana pemilu,” tambah Sri.

Bawaslu memiliki waktu 14 hari kerja untuk memproses dugaan pidana pemilu tersebut. Meskipun proses rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai dan suara tersebut sudah dikembalikan kepada caleg dan partai yang berhak, tapi dia mengatakan penanganan tetap berlanjut karena masuk duagaan pidana pemilu. Pihaknya menegaskan pengembalian suara itu masuk ranah administratif.
“Tapi perbuatan penyelenggara pemilu itu masuk dalam ranah dugaan pidana pemilu. Saat proses administrasi dijalankan dengan dikembalikan suaranya, tapi tidak mengugurkan dugaan tindak pidana pemilu,” tegasnya.

Terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dia menyampaikan jika terbukti benar, sanksi tidak bisa diberikan jika masa kerja mereka habis. Namun dia berharap penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik tersebut tetap bisa dilanjutkan dan menghasilkan rekomendasi. Misalnya melarang penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik itu terlibat lagi dalam pemilu atau pilkada berikutnya. (Tri)

Read previous post:
JELANG PEPARDA DIY 2019 – NPC Yogya Siapkan 50 Atlet untuk Puslatkot

YOGYA (MERAPI) - Kontingen Kota Yogya melalui National Paralympic Committe (NPC) Yogya mulai menyiapkan program khusus untuk menghadapi Pekan Paralympic

Close