KPU DIY Investigasi Perpindahan Ribuan Suara PPP

UMBULHARJO (MERAPI)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menduga ada pelanggaran kode etik penyelengara Pemilu terkait perpindahan suara Pemilu yang terjadi di Sleman dan Bantul. Surat permintaan investigasi dugaan pelanggaran kode etik itu telah dilayangkan ke KPU Sleman dan Bantul.
“Kami sudah minta KPU Sleman dan Bantul melalui surat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik terkait perpindahan suara yang cukup banyak,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan kepada wartawan, Selasa (14/5).
Dia menyatakan dalam rekapitulasi suara di Kabupaten Sleman sempat terjadi perpindahan suara partai PPP sekitar 1.500 suara ke Partai Nasdem di Kecamatan Depok. Tapi setelah dilakukan penelusuran, akhirnya ketemu penyebabnya dan ribuan suara dikembalikan lagi ke PPP. Diakuinya, di Sleman ada kekeliruan proses rekapitulasi sehingga suara PPP bisa berpindah. Di Bantul juga ada indikasi pergeseran suara PPP, sehingga perlu didalami.

Menurutnya, meskipun rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan Propinsi DIY telah selesai, tapi perpindahan suara tersebut perlu didalami. Hal itu untuk memastikan ada unsur kesengajaan atau tidak oleh penyelenggara pemilu terkait perpindahan surat itu.
“Memang rekap sudah selesai, tapi dugaan pelanggaran kode etik tetap jalan. Perlu investigasi, kajian dan klarifikasi apakah ada unsur kesengajaan. Misalnya di Sleman apakah ada unsur kesengajaan oleh penyelenggara Pemilu atau tidak di badan adhoc. Kalau ada nanti ditindaklanjuti, apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak,” terangnya.
Diakuinya, rekapitulasi suara di tingkat KPU DIY berlangsung alot dan lama karena salah satunya terkait rekapitulasi suara Sleman. Terkait perpindahan suara dan data pemilih sehingga perlu penelusuran. Selain itu jumlah surat suara yang direkapitulasi ada empat yakni Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD DIY.

Sedangkan rekapitulasi suara di tingkat nasional KPU RI, KPU DIY sudah melaporkan dan melakukan rekapitulasi kemarin Senin (13/5). Dia menyebut rekapitulasi suara dari DIY di KPU RI hanya berlangsung sekitar 1,5 jam karena tidak ada persoalan terkait perolehan suara. Kemudian rekapitulasi suara dari DIY di nasional itu disahkan.
“Jumlah surat suara yang dibacakan dalam rekapitulasi nasional juga hanya tiga yakni suara presiden, DPR RI dan DPD. Tidak ada perubahan data perolehan suara dan yang mempersoalkan perolehan suara di DIY saat rekapitulasi di tingkat nasional,” tutur Hamdan.

Dikatakan, ada beberapa hal menjadi pertanyaan saksi di tingkat nasional, yakni mengenai data Daftar Pemilih Tambah di DIY yang banyak mencapai 57.000 pemilih dan Daftar Pemilih Khusus DIY sekitar 49.000 pemilih. Selain itu pertanyaan terkait saksi paslon nomor 02 yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara di tingkat DIY.
“Sudah ada di formulir keberatan yang ditandatangani saksi paslon nomor 02. Itu kami sampaikan di forum hanya saksi paslon nomor 01 yang menandatangani karena saksi nomor 02 tidak bersedia. Tidak ditandatangani saksi dari paslon nomor 02 tidak mempengaruhi keabsahan rekap suara di tingkat provinsi,” tandasnya.(Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Terkena Program Serasi, Petani di Sumsel Tak Minta Ganti Rugi

PALEMBANG (MERAPI)- Direktur Perluasan dan Perlindungan lahan (PPL) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Indah Megawati meninjau

Close