MULAI KUMPUL KEBO HINGGA CERAI TANPA LAPOR -Langgar Susila, 6 ASN Diturunkan Pangkat


ilustrasi
ilustrasi

WONOSARI (MERAPI)–Pemkab Gunungkidul akan memberi sanksi tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran susila dan menyalahi aturan baik menyangkut ketugasan maupun pribadi yang dapat mencoreng nama baik kepegawaian. Tahun lalu terdapat 6 aparatur sipil negara yang menerima sanksi penurunan pangkat atas ulah perbuatan yang dilakukan.

“Pada tahun 2018 lalu terdapat 6 ASN yang terkena sanksi diturunkan pangkatnya lantaran tersangkut masalah asusila,” kata Sunawan Sub Bidang Status Kedudukan dan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gunungkidul Senin (13/5) kemarin.

Sanksi diberikan kepada ke-6 ASN lantaran yang bersangkutan tersandung masalah susila mulai dari kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan. Ada juga satu PNS yang diketahui melakukan nikah siri. Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, seorang pegawai tidak diperbolehkan melakukan hal semacam itu.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku mereka dikenai sanksi yang sebelumnya juga lakukan klarifikasi dan investigasi di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan dan keterangan dari berbagai pihak termasuk yang bersangkutan dijadikan sebagai acuan untuk menjatuhkan sanksi bagi oknum ASN yang bersangkutan.”Sanksi yang diberikan kepada oknum ASN yang dinyatakan melanggar ini dilakukan melalui prosedur yang panjang,” imbuhnya.

Selain dua faktor itu, sebanyak empat ASN lainnya tersangkut masalah perceraian dan tidak lebih dahulu memberikan laporan kepada pemerintah. Sanksi yang diberikan sesuai dengan bobot kesalahan yang menyangkut faktor kedisiplinan dan berkaitan dengan perilaku, mereka diberikan sanksi diturunkan pangkat.Sanksi ini selain sebagai penegakan aturan, juga agar mereka memiliki komitmen kedisiplinan dan ketertiban agar tidak menyalahgunakan hak maupun kedudukan mereka untuk masalah-masalah seperti ini.

Kemudian pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin agar seorang abdi negara memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.“Untuk perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 45/1990 tentang Perubahan Atas PP No 10/83 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN, di mana pegawai yang bersangkutan harus membuat laporan. Ini penting untuk menjadi bukti dan proses lanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Status Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, BKPPD Gunungkidul, Iskandar menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kepala organisasi perangkat daerah untuk memantau kinerja serta perilaku pegawai mereka. Jika sekiranya terdapat indikasi perilaku atau kinerja yang tidak maksimal bisa langsung diberikan teguran. Namun jika sekiranya pelanggaran telah mengarah ke kategori berat harus segera dikonsultasikan.“ Kedisiplinan jangan diartikan tidak masuk kantor dan jika melanggar ada sanksi yang harus diterima,” terangnya. (Pur)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
SIDANG PENYIMPANGAN UANG BANK BPRS MMS- Pengacara Nilai Jaksa Gagal Susun Dakwaan

BANTUL (MERAPI) - Tim penasihat hukum M Wirawan Adnan SH, Dr M Luthfie Hakim SH MH, Teguh Sri Rahardjo SH

Close