Percakapan Politik Uang Menumpuk di Jawa

Peneliti DPP Fisipol UGM memaparkan hasil big data Peta Potensi Politik Uang Pemilu 2019. (MERAPI-ISTIMEWA)

YOGYA (MERAPI) – Percakapan mengenai politik uang tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa, namun juga diperbincangkan hingga ke wilayah Indonesia Timur. Dari analisis big data terhadap 7.647 percakapan terkait varian politik uang di sosial media yang dilakukan Laboratorium Big Data Analytics dan PolGov Research Center Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM dari 2-12 April 2019, menunjukkan percakapan tentang politik uang banyak terjadi di Jawa.

“Secara geografis, Jawa Barat menjadi daerah dengan densitas percakapan tertinggi terkait politik uang dengan 433 percakapan yang banyak terjadi di Bandung, Bogor dan Bekasi. Diikuti DKI Jakarta dengan 358 percakapan dan Jawa Timur sebanyak 222 percakapan,” ungkap dosen dan peneliti DPP Fisipol UGM Dr Wawan Mas’udi saat rilis Hasil Big Data ‘Peta Potensi Politik Uang Pemilu 2019’ di Yogya, Senin (15/4).

Ketiga wilayah tersebut merupakan daerah dengan jumlah percakapan mengenai politik uang tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang berada di bawah 100 percakapan. Kendati percakapan tentang politik uang banyak menumpuk di wilayah Jawa, Wawan menyampaikan bahwa perbincangan tersebut juga terjadi hingga ke wilayah Indonesia Timur.

“Hal ini menunjukkan kalau masyarakat kita cukup perhatian dengan persoalan politik uang,” tuturnya.

Sementara itu, dari total 7.647 perbicangan di media sosial terkait politik uang, hanya 1.817 yang lokasinya terdeteksi dengan ‘amplop’ menjadi kata kunci sentral di antara kata-kata indikatif lainnya. Sedangkan percakapan tentang politik uang ini mencapai puncaknya pada 11 April 2019 dengan 2.291 percakapan. Hal itu disebabkan percakapan yang mengarah pada tuduhan salah satu pasangan calon pilpres dan laporan-laporan sporadis yanng menyampaikan adanya praktik jual beli suara oleh para kandidat legislatif.

Wawan mengatakan praktik politik uang akan semakin gencar dilakukan mendekati hari H pemilu. Karenanya praktik politik uang harus menjadi perhatian semua elemen bangsa. “Persoalan politik uang ini harus kita kawal bersama,”katanya.

Sementara pengamat politik pemerintahan DPP UGM lainnya, Dr Mada Sukmadjati menyampaikan hasil penelitian potensi politik uang yang dilakukan melalui survei pemilih dan penelitian kualitatif pembiayaan kandidat kepala daerah di DIY dan Kota Madiun pada 2018. Mada mengungkapkan dari hasil survei terhadap pemilih di DIY menunjukkan bahwa hanya ada 17,38 persen yang menyatakan pemberian uang atau barang dalam pemilu boleh dilakukan. Sementara 79,38 persen menyatakan tidak boleh menerima pemberian abarang atau uang, dan sisanya 3,25 persen tidak tahu/tidak menjawab.

“Secara normatif semua orang tahu politik uang itu haram atau tidak boleh,” ujarnya. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kementan Apresiasi Petani Sukabumi dengan Bantuan 30 Unit Alsintan

SUKABUMI (MERAPI) - Kementerian Pertanian (Kementan) bakal menyalurkan 30 unit traktor berkapasitas 6,5 PK kepada kelompok tani di Kabupaten Sukabumi.

Close