OBH, ALTERNATIF BANTUAN HUKUM Bantu Si Miskin Peroleh Keadilan


LBH Janoko siap memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
LBH Janoko siap memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

KETIKA berhadapan dengan persoalan hukum, seseorang acap ingin mencari keadilan dan memperjuangkan hak-haknya. Tetapi minimnya pengetahuan soal hukum membuat yang bersangkutan bingung, bagaimana harus melangkah. Apalagi, jasa pendampingan oleh lawyer atau advokat dirasa sangat mahal sehingga terkadang banyak orang mengurungkan niat untuk memperjuangkan hak-haknya yang tertindas.

Tetapi seiring berkembangnya organisasi bantuan hukum (OBH) yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma (pro bono), menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mencari layanan jasa hukum. “Sebagaimana sebuah OBH kami siap membantu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Ketua LBH Janoko, Rico Gilang Samudra SH kepada Merapi

, Sabtu (13/4).

Meski belum genap setahun berdiri, LBH Janoko yang berkantor di Jalan Ring-road Utara Nandan Sariharjo Ngaglik Sleman telah banyak berkontribusi terhadap masyarakat terutama dalam layanan bantuan hukum. Untuk itu LBH Janoko secara terbuka akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

Bahkan LBH Janoko tak hanya memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. Banyak kasus atau perkara mampu diselesaikan secara non litigasi tanpa harus masuk ke persidangan. Langkah tersebut ditempuh dengan jalan musyawarah dan perdamaian, baik perkara pidana, perdata atau perkara-perkara lainnya.

Sehingga bagi masyarakat miskin jangan ragu untuk meminta bantuan hukum kepada OBH. Karena sesuai dengan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, OBH dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan anggaran dari APBN melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI. Hal itulah yang membuat OBH memberikan layanan secara gratis.

Tetapi anggaran tersebut akan cair bila suatu OBH telah terverifikasi dan tercatat oleh Kemenkum HAM. Sehingga bagi OBH-OBH yang belum terverifikasi mau tak mau harus membiayai sendiri bantuan hukum yang dilakukan.
Galang Dana
Banyak cara bagi OBH dalam menggalang dana untuk menghidupi layanan bantuan hukum cuma-cuma. Salah satunya hibah atau sumbangan dari berbagai pihak. Bahkan tak sedikit OBH yang juga memiliki jasa bantuan hukum profit.

Sehingga seorang advokat selain menjalankan tugas bantuan hukum untuk masyarakat miskin juga menjalankan tugas sebagai advokat untuk mencari keuntungan atau finansial. “Seperti pengurus LBH Janoko juga memiliki kantor hukum atau law firm yakni Bhalawfirm. Sehingga LBH Janoko sering mendapatkan subsidi dari Bhalawfirm dalam pendanaan,” lanjut Rico, putra almarhum advokat senior Yogya, Bambang Herianto SH.

Terbukti dengan niat yang tulus ikhlas, LBH Janoko mampu melaksanakan bantuan hukum secara maksimal. Dengan begitu, memberikan bantuan hukum merupakan sebuah panggilan sebagai seorang praktisi hukum atau advokat. Sehingga tanpa ketersediaan biaya bukan menjadi halangan dalam menjalankan tugasnya pengabdian kepada masyarakat.

Yang telah dilakukan sampai saat ini fokus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk. Sampai saat ini rata-rata perkara yang ditangani kebanyakan perkara pidana. LBH Janoko juga dipercaya untuk mendampingi perkara pembakaran bus di Jalan Wates belum lama ini.

Tak ada resep bagi LBH Janoko untuk tetap eksis meski melayani bantuan hukum secara mandiri. “Dalam menjalankan profesi selalu kami lakukan dengan totalitas segi hasilnya bisa maksimal,” lanjut Rico menegaskan.

Bila OBH hanya berpangku tangan berharap mendapat bantuan pemerintah niscaya tak akan berumur panjang. Pada dasarnya tugas bantuan hukum bukan hanya kewajiban OBH tetapi juga advokat yang diatur dalam UU. Tetapi sayang sampai saat ini tak semua advokat melaksanakan tugas mulia tersebut.

Apalagi sampai saat ini jumlah OBH di Indonesia belum bisa mengcover masyarakat miskin di Indonesia. Sesuai data di Kementerian Hukum dan HAM sampai 2018 ada sekitar 400 OBH yang memberikan pelayanan kepada 28 juta masyarakat miskin. Hal itu setidaknya setiap OBH harus mendampinginya 60 ribu orang miskin.
Sesuai data tersebut tak mungkin semua orang khususnya masyarakat miskin akan tercover oleh OBH terutama di pelosok daerah. Keberadaan OBH sangat dibutuhkan masyarakat dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma.

Gratis, Layanan Tetap Profesional

MESKI dikenal sebagai lembaga bantuan hukum gratis, tetapi OBH selalu mengedepankan layanan secara profesional. Karena layanan jasa harus mengedepankan pelayanan yang baik dan amanah.

Seperti dibuktikan Sumarjo (45) warga Jalan Kaliurang Sleman, ia telah memanfaatkan layanan bantuan hukum untuk menangani sengketa tanah warisan. Meski semula ragu perkaranya akan ditangani dengan baik, tetapi dengan niat untuk mencari bantuan hukum membuatnya ia percaya dengan bantuan hukum.

Awalnya ia dimintai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat utama. Setelah itu baru diminta memceritakan persoalan yang terjadi. Tetapi setelah dilakukan gugatan ke pengadilan akhirnya perkara tersebut selesai dan menang.

“Saat itu saya hanya bayar panjar pengadilan untuk gugatan dan semua jasa hukum yang diberikan memang gratis. Tetapi setelah menang saya hanya memberikan uang sebagai tanda ucapan terima kasih saja,” jelas Sumarjo.

Berbeda dengan Sri Suwarni (50) warga Bantul yang mengaku anaknya pernah terjerat narkoba hingga diajukan ke persidangan. Ia sempat bingung kemana mau mencari bantuan hukum untuk membela hak-hak hukum anaknya. Karena sebagai salah satu warga tak mampu, tak mungkin ia mengeluarkan uang banyak karena untuk makan saja susah.

Tetapi berbekal informasi dari tetangga, ia pun diarahkan untuk datang ke OBH. Dengan penuh harap ia pun akhirnya memutuskan menunjuk OBH dalam mendampingi perkara hukum yang dialami anak semata wayangnya itu. Dan ternyata usahanya tak sia-sia.

“Berkata bantuan dari LBH anak saya akhirnya diberikan keadilan. Meskipun bersalah tetapi vonis yang diberikan tak terlalu berat. Karena anak saya bukan pengedar tetapi korban penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya merekomendasikan bagi setiap orang yang berperkara dan tak mampu membiayai jasa hukum maka dapat memanfaatkan LBH yang ada di daerahnya masing-masing. Karena keberadaan LBH jelas memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Yusron Mustaqim)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
ilustrasi
PENJUAL DIAMANAN POLISI-Warung Jamu Jual Ciu

KRATON (MERAPI)- Polisi Polsek Kraton Yogya menggrebek warung jamu di wilayah Panembahan Kraton Yogya, Sabtu (13/4) siang. Belasan plastik ciu

Close