171 Orang Diterima PPPK Sukoharjo

Sebanyak 171 orang diterima menjadi PPPK mayoritas berasal dari guru tenaga honorer kategori II K2. (Foto: Wahyu Imam Ibadi)
Sebanyak 171 orang diterima menjadi PPPK mayoritas berasal dari guru tenaga honorer kategori II K2. (Foto: Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO (MERAPI) – Sebanyak 171 orang diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mayoritas berasal dari guru tenaga honorer kategori II (K2). Sebelum diterima mereka sudah melalui serangkaian seleksi. Usai diterima para PPPK diminta tetap meningkatkan kinerja dan patuh terhadap semua ketentuan berlaku.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sukoharjo Joko Triyono, Jumat (12/4) mengatakan, sebelum pelaksanaan seleksi PPPK terlebih dahulu Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menandatangani perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bersedia melaksanakan seleksi sekaligus mengalokasikan gaji. Hal itu penting mengingat gaji PPPK dibayarkan dengan APBD Kabupaten. PPPK juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh pejabat Pembina kepegawaian apabila tidak mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sukoharjo diketahui peserta seleksi PPPK Tahun 2019 Pemkab Sukoharjo sejumlah 211 orang terdiri guru eks tenaga honorer Kategori II sejumlah 167 dan tenaga bantu penyuluh pertanian sejumlah 44 orang. Dari jumlah peserta tersebut, yang memenuhi nilai ambang batas sejumlah 171 orang peserta terdiri dari guru eks tenaga honorer kategori II sejumlah 128 dan tenaga bantu penyuluh pertanian sejumlah 43 orang.

Setelah 171 orang peserta seleksi memenuhi nilai ambang batas maka mereka secara otomatis diterima. Mereka selanjutnya bertugas sesuai dengan tempat kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) asalnya.

“Sebanyak 171 orang yang diterima seleksi PPPK mayoritas merupakan guru atau tenaga pendidik berasal dari K2. Sisanya berasal dari penyuluh pertanian,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK membuka peluang untuk melakukan penerimaan pegawai. Aturan tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Sukoharjo menerima para PPPK

Agus Santosa menjelaskan, bahwa tidak semua kabupaten/kota menyampaikan usulan pengadaan seleksi PPPK Tahap I kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan pertimbangan tidak adanya anggaran daerah untuk kegiatan itu.

“Kita wajib bersyukur dengan bekerja dengan baik, lewat kebijakan Bapak Bupati Wardoyo Wijaya, Kabupaten Sukoharjo salah satu Kabupaten/kota yang mengadakan membuka rekrutmen seleksi pengadaan PPPK Tahap I ini, di Jawa Tengah sepengetahuan saya Kabupaten Klaten dan Kabupaten Purworejo tidak mengadakan seleksi ini, dengan pertimbangan belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan rekrutmen dan penggajian PPPK di APBD 2019,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo mengapresiasi kebijakan bupati serta berharap masalah kepegawaian tahap demi tahap bisa selesaikan dengan mengikuti alur normatif dari pusat. Sebab segala kebijakan kepegawaian berada di pusat Kemenpan RB.

“Daerah tidak punya kewenangan. Rangkaian tes kompetensi PPPK dilakukan dengan berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan tahapan wawancara harus dilalui setiap calon aparatur saat ini,” lanjutnya. (Mam)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Oknum Caleg Terlibat Kasus Penganiayaan

KARANGANYAR (MERAPI) - Oknum caleg DPRD Karanganyar periode 2019-2024 berinisial PH dituduh menganiaya seorang warga Jloko Wetan Rt 01/Rw XV

Close