Marak Gesekan, Kerawanan Pemilu di Yogya Meningkat

MERAPI –TRI DARMIYATI Komisioner Bawaslu DIY saat memberikan paparan menjelang pemungutan suara.
MERAPI –TRI DARMIYATI Komisioner Bawaslu DIY saat memberikan paparan menjelang pemungutan suara.

UMBULHARJO (MERAPI)- Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di DIY berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor 52,67. Penyumbang skor terbesar dalam IKP itu pada aspek kontestasi kampanye dan data pemilih. Meski menduduki peringkat kedua, tapi IKP 2019 di DIY masuk kategori kerawanan sedang.
“IKP di DIY masuk peringkat dua secara nasional dengan skor 52,67. Peringkat pertama IKP tingkat provinsi di Papua dengan skor 55,08. Rata-rata IKP secara nasional masuk kategori sedang,” kata Komisioner Bawaslu DIY, Amir Nashirudin dalam pertemuan dengan awak media, Rabu (10/4).
Ditambahkan, Bawaslu juga mencatat skor IKP DIY lebih tinggi dari IKP rata-rata nasional dengan skor kerawanan 49,63. Jika dibanding skor IKP yang dikeluarkan Bawaslu pada September 2018, IKP DIY pada tahun ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu, IKP 2019 di DIY 52,14.

Dia menyatakan penyusunan IKP dilakukan dengan memperhatikan berbagai data seperti laporan kepolisian serta pandangan dari media massa. Berdasarkan data itu disimpulkan bahwa IKP di DIY pada tahun ini cukup tinggi, lebih tinggi dari IKP rata-rata nasional.
“IKP di DIY skor tertinggi disumbang dari dimensi kontestasi terkait kampanye dan hak pilih yang menyangkut data pemilih,” ujarnya.
Dia menjelaskan dimensi kontestasi terkit kampanye di DIY dinilai rawan karena pelangggaran aturan kampanye sering terjadi seperti kampanye konvoi keliling dengan knalpot blombongan. Di samping itu gesekan antar pendukung serta masyarakat hingga tindak kekerasan.

Sedangkan untuk hak pemilih kerawanan di DIY pada potensi labilnya data daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2019. Di menyampaikan potensi DPT berasal dari banyaknya masyarakat dari luar daerah berdomisili di Yogyakarta seperti pelajar dan mahasiswa.
“Potensi daftar pemilih tetap tambahan yang tinggi itu bisa menimbulkan potensi gangguan. Sampai sekarang kami masih didatangi pemilih dari luar daerah yang melapor karena saat datang ke KPU kabupaten kota sudah tidak dilayani pengurusan pindah pemilih,” papar Amir.

Dia menyebut potensi pemilih tambahan dari mahasiswa di DIY berdasarkan data Kemenristek, bisa mencapai sekitar 300.000 orang. Tapi hingga saat ini baru ada sekitar 15 persen atau 45.000 pemilih luar daerah yang terakomodasi formulir pindah memilih A5.
Terhadap IKP DIY peringkat kedua dia menegaskan Bawaslu DIY telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pengawas Pemilu. Saat masa kampanye maupun saat masa tenang tiga hari sebelum pemungutan suara. “Kami masih susun peta kerawaan TPS dan antisipasi kerawanannya,” tandasnya.(Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Gedung Perhutani lama bisa disulap menjadi arena festival kesenian daerah Pati. (Foto/Alwi Alaydrus)
Pati Butuh Gedung Festival Kesenian

PATI (MERAPI) - Pemkab Pati diminta untuk memperhatikan masalah kesenian dan kebudayaan. Yakni harus mampu menyediakan fasilitas gedung untuk penyelenggaraan

Close