Pembatasan Minimarket Waralaba Dicabut, Wawali: Bukan Berarti Bebas

Salah satu lokasi minimarket waralaba yang pernah ditutup kembali beroperasional di wilayah Rejowinangun Kotagede. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Para pemilik minimarket waralaba baru di Kota Yogyakarta yang belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) diminta mengikuti aturan yang dibuat pemerintah setempat. Jika tidak diindahkan aturan itu, minimarket bakal ditertibkan.

“Dengan dilonggarkannya jumlah batasan minimaret waralaba bukan berarti dibebaskan. Tapi harus punya kewajiban memenuhi IUTS dan punya kerja sama dengan UMKM setempat. Kami minta pelaku usaha menepati aturan yang sudah dibuat dalam Perwal,” kata Wakil Walikota (Wawali) Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Selasa (9/4).

Pernyataan tersebut menanggapinya munculnya beberapa minimarket waralaba baru yang belum mengurus IUTS pasca Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 79 tahun 2010 terkait pembatasan minimarket waralaba dicabut. Pemkot Yogyakarta telah menerbtikan Perwal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket sebagai ganti Perwal Nomor 79 tahun 2010.

Heroe menyatakan, Pemkot Yogyakarta memberikan kesempatan untuk muncul minimarket waralaba baru juga bertujuan membangun kerja sama dengan pelaku UMKM di Yogyakarta. Terutama pemberdayaan masyarakat lewat program Gandeng Gendong dengan memasarkan produk UMKM di minimarket waralaba.

“Harus punya kewajiban kerja sama kemitraan UMKM warga Kota Yogya, sehingga diharapkan tidak jadi pemangsa dari pelaku usaha yang sudah jalan sebelumnya. Kalau tidak mengindahkan aturan yang ada, wajib untuk ditertibkan dan potensi untuk tidak diberikan kesempatan berusaha,” tegasnya.

Pihaknya meminta pelaku usaha minimarket waralaba segera mengurus IUTS untuk memberikan perlindungan usaha secara hukum. Jika tidak memiliki IUTS, pemerintah, lanjutnya, tidak bisa melindungi jika terjadi apa-apa dengan minimarket waralaba itu. Selain itu dengan IUTS juga untuk kepastian minimarket memberikan akses bagi masyarakat dalam kerja sama produk UMMK setempat.

“Beberapa minimarket waralaba sudah berkomitmen membuka akses bagi pelaku UMKM Yogya. Pelaku usaha minimarket waralaba juga masuk dalam Forum CSR bersama membangun pemberdayan masyarakat,” tutur Heroe.

Terkait sistem perizinan perdagangan yang terpusat melalui online single submission (OSS) diakuinya hal itu bisa menjadi malah dalam perizinan usaha di daerah. Meskipun melalui OSS tapi pelaku usaha harus mengikuti aturan di daerah. Salah satu aturan bermuatan lokal yang dibeirkan ke pemkot terkait memajukan warga sekitar.

“Yang diharapkan adanya OSS tidak jadi jalan pintas bagi pemilik usaha untuk tidak menepati aturan-aturan yang ada di pemkot. OSS harus memperkuat muatan lokal yang memberdayakan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Gatot Sudarmono mengutarakan, belum ada minimarket waralaba yang baru yang mengurus izin IUTS lewat OSS. Meski demikian pihaknya belum mengecek apakah pelaku usaha minimarket waralaba itu memiliki nomor induk berusaha (NIB).

Setiap usaha perdagangan seperti minimarket waralaba harus mengajukan NIB melalui OSS yang terpusat di kementerian terrkait. NIB berlaku efektif jika ditindaklanjuti dengan pengurusan izin usaha yang harus dipenuhi seperti izin mendirikan bangunan dan kelengkapan syarat lain sesuai Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2018 tentang penataan usaha minimarket. (Tri)

Read previous post:
Philippines Airlines Jajaki Rute Baru Manado

MANILA (MERAPI) - World Travel Lifestyle Expo (WTLE) 2019 Filipina jadi media lobi-lobi. Hasilnya, maskapai Philippines Airlines bersiap membuka rute

Close