LP3M UMY GELAR PELATIHAN- Banyak Warga Belum Paham Ekonomi Syariah


Dewi Nurul Musjtari SH MHum saat memberikan pemaparan di depan masyarakat Dusun Jati. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Dewi Nurul Musjtari SH MHum saat memberikan pemaparan di depan masyarakat Dusun Jati. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

PLERET (MERAPI) – Untuk membantu masyarakat menghadapi sengketa ekonomi syariah, Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) menggelar penyuluhan hukum dan focus group discussion (FGD) tentang ekonomi syariah pada Februari hingga April 2019 di Dusun Jati Wonokromo Pleret Bantul. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal masyarakat Dusun Jati saat menghadapi sengketa ekonomi syariah.

“Berdasarkan pemaparan masyarakat Dusun Jati dapat diketahui adanya aktivitas ekonomi syariah oleh masyarkat dan mulai ada permasalahan yang timbul,” ujar Dr Maesyaroh MSi dan Dewi Nurul Musjtari SH MHum dari LP3M UMY kepada wartawan usai kegiatan, Sabtu (6/4).

Disebutkan, beberapa konflik yang terjadi antara lain timbulnya praktik pinjam meminjam secara tradisional maupun gadai secara adat. Transaksi yang dilakukan sebagian besar atas dasar kepercayaan dan secara lisan. Kalaupun ada tulisan hanya dicatat dalam pembukuan secara sederhana, belum dipahaminya tentang berbagai macam akad syariah pada kegiatan ekonomi syariah maupun model penyelesaian sengketanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan kegiatan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dalam bertransaksi ekonomi syariah di Dusun Jati. Kegiatan pengabdian masyarakat ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat khusunya di bidang ekonomi syariah dengan mengadakan penyuluhan hukum, FGD dan pembentukan serta pelatihan bagi fasilitator penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Selain itu untuk meningkatkan tindakan preventif dalam mencegah terjadinya konflik atau sengketa yang lebih luas maka diperlukan sumber daya manusia yang akan menjadi fasilitator bila terjadi sengketa. Hal ini didasarkan asas dalam Ilmu Hukum yaitu adanya pemulihan keadaan masyarakat yang terganggu ke keadaan semula. Asas tersebut dikenal dengan asas Restitutio In Integrum.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni memberikan pengetahuan hukum kepada masayarakat melalui suatu kegiatan FGD dan pelatihan praktik pinjam meminjam secara tradisional dan praktik gadai adat yang dilaksanakan secara konvensional dan adanya pembiayaan macet yang disebabkan penurunan pendapatan, ketidakmampuan membayar, penurunan usaha dan adanya permasalahan keluarga.

“Fakta menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui proses penyelesaiannya dan belum tersedia sumber daya manusia yang memahami proses penyelesaian sengketa melalui model fasilitasi.

Dalam praktiknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di masyarakat telah dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Namun hasilnya belum optimal,” imbuh Dewi menjelaskan.

Untuk itu kegiatan pembentukan kelompok fasilitator penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi masyarakat di Dusun Jati dalam rangka pengabdian masyarakat menjadi penting untuk dilaksanakan dan diperlukan tindak lanjut kegiatan yang nantinya dapat digunakan sebagai tahapan dalam menumbuhkan kesadaran, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Sementara Kadus Jati, Sumedi Waluyo menyatakan, minat untuk mengikuti kegiatan FGD dan pelatihan seharusnya dimengerti dan dipahami sebagian masyarakat terutama para pihak yang akan bertransaksi melalui kegiatan ekonomi syariah. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
ANTISIPASI TERJADINYA KECURANGAN- KPI DIY Siap Kawal Perempuan Caleg

JETIS (MERAPI) - Untuk mengawal suara caleg, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah DIY membentuk tim pemantau pemilu independen yang terdaftar

Close