JANJI PT KHARISMA EKSPORT MOLOR- Eks Buruh Ajukan Perjanjian Bersama ke PHI


Kuasa hukum eks buruh, Alouvie RM SH saat memberikan keterangan kepada wartawan. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Kuasa hukum eks buruh, Alouvie RM SH saat memberikan keterangan kepada wartawan. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANTUL (MERAPI) – Sebanyak 10 eks buruh PT Kharisma Eksport telah mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industria (PHI) Yogya. Langkah tersebut dilakukan bila pihak perusahaan tak membayar maka pengadilan dapat melakukan sita jaminan sehingga dilakukan eksekusi.

“Perjanjian bersama setelah disepakati dan untuk melindungi hak-hak hukum buruh harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Andaikata pada 29 Maret sebagaimana yang dijanjikan oleh pengusaha tidak dibayar itu memiliki kekuatan hukum eksekutorial,” ujar kuasa hukum buruh, Alouvie RM SH kepada wartawan, Rabu (27/3).

Dengan didaftarkannya ke PHI sehingga bila hak-hak pekerja tak dibayarkan sesuai yang dijanjikan maka pihak eks buruh dapat memohon untuk dilakukan eksekusi. Bila tak ada uang maka dapat dimintakan sita terhadap aset.

“Pendaftaran sudah kami lakukan 21 Maret lalu ke PHI. Pihak pengadilan nantinya akan melihat sampai tanggal 29 Maret apakah pengusaha mau memenuhi kewajibannya atau tidak,” lanjut Alouvie menjelaskan.

Sehingga kuasa hukum eks buruh menolak pernyataannya yang mengatakan pihak perusahaan kelebihan membayar. Hal itu dilakukan PT Kharisma Eksport hanya menyesuaikan dengan upah minimal pekerja sebelumnya, jadi bukan kelebihan membayar.

Sementara dalam gelombang kedua ada sebanyak 15 orang eks buruh sudah masuk ke dalam tahap mediasi. Kemungkinan minggu depan sudah ada panggilan mediasi agar PT Kharisma Eksport membayar kepada 15 orang karena bipatrid pertama dan kedua tidak ada tanggapan.

Kemudian gelombang ketiga sebanyak 17 orang dan bipartrid sudah dikirim ke pengusaha namun sampai saat ini tidak ada tanggapan sehingga nantinya akan dilakukan sampai tahap mediasi.

“Setelah kami cek, perjanjian kerja antara buruh dan perusahaan tidak pernah didaftarkan. Kita upayakan agar hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yakni upah minimum pekerja. Kalau membayar di bawah upah mininum itu namanya melanggar aturan,” tegas Alouvie. (C-5)


Read previous post:
DUGAAN KASUS PENGANIAYAAN- Ketua Apkomindo Dihukum Percobaan

BANTUL (MERAPI) - Ketua Umum DPP Apkomindo, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky akhirnya divonis bersalah melakukan penganiayaan ringan dan dihukum

Close