GUGATAN AWAK MOBIL TANGKI DIKABULKAN- Pertamina Dihukum Bayar Upah Lembur Rp 1 M


Para mantan AMT 1 dan 2 bersama kuasa hukumnya merayakan kemenangan usai mendengarkan pembacaan putusan.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Para mantan AMT 1 dan 2 bersama kuasa hukumnya merayakan kemenangan usai mendengarkan pembacaan putusan.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

YOGYA (MERAPI) – Setelah berjuang selama 6 tahun, gugatan mantan Awak Mobil Tangki (AMT) 1 atau sopir dan mantan Awak Mobil Tangki (AMT) 2 atau kernet yang menyalurkan bahan bakar minyak dari Terminal Bahan Bahan Minyak (TBBM) Rewulu Yogya terhadap tergugat I PT Pertamina Training and Consulting (PTC) akhirnya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogya, Senin (25/3).

Majelis hakim menghukum tergugat I PT PTC untuk membayar uang lembur para mantan AMT senilai Rp 1 miliar lebih kepada 77 orang mantan pekerja atau buruh. Sementara tergugat II PT Pertamina Patraniaga dan tergugat III PT Pertamina Tbk terbebas dari tanggung jawab karena tak berhubungan langsung dengan penggugat.

“Dengan dikabulkannya gugatan penggugat, sudah tidak ada alasan lagi bagi tergugat I PT PTC untuk tidak membayar upah lembur. Untuk itu kami berharap tergugat menghormati dan melaksanakan isi putusan,” ujar kuasa hukum penggugat, HM Zam-zam Wathoni SH kepada wartawan usai sidang.

Diketahui sebelumnya, para penggugat baik AMT 1 dan AMT 2 telah bekerja di TBBM Rewulu Jalan Wates Yogyakarta selama kurang lebih 7 tahun, bahkan ada yang lebih. Selama ini para penggugat hanya berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jam kerja pukul 05.00 sampai 21.00. Dalam perjanjian kontrak kerja yang mulai berlaku 1 September 2012 sampai 31 Agustus 2014, upah sebesar Rp 1.554.000 sehingga para penggugat bekerja melebihi waktu kerja (overtime), namun tidak mendapatkan upah lembur.

Untuk itu pada Maret 2013, para penggugat mulai berupaya memperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan hak atas upah lembur, dengan cara mengadukan nasibnya ke Kantor Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Setelah hampir 1 tahun melalui beberapa proses, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengeluarkan surat yang ditujukan kepada tergugat I PT PTC harus membayar upah kerja lembur kepada para AMT atas kelebihan jam kerja yang terjadi sesuai Kepmenakertrans No.Kep.102/Men/VI/2004

Saat itu tergugat justru menggugat Dinas Tenaga Kerja Bantul ke PTUN Yogya. Tetapi akhirnya gugatannya dinyatakan tak diterima. Bahkan saat banding maupun kasasi majelis hakim menguatkan putusan PTUN Yogya. Upaya para penggugat untuk mendapatkan haknya terus dilakukan dengan cara memohon kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk menegakkan hukum atas Surat Penetapan No.568/660 tertanggal 25 Maret 2014. Sehingga turunlah Surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang intinya tergugat I PT PTC wajib membayar upah lembur.

Bahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul berusaha melakukan penyidikan terhadap tergugat PT PTC, tetapi karena tidak mau mengeluarkan Peraturan Perusahaan yang dimiliki menyebabkan penyidikan tersebut berhenti sampai sekarang.

Perjuangan para penggugat untuk mendapatkan haknya sangat panjang selama 6 tahun sejak tahun 2013 sampai 2019. Bahkan setelah para penggugat di-PHK hidupnya tak menentu. Untuk itulah para penggugat mengajukan gugatan ke PHI Yogyakarta dan akhirnya dikabulkan. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kemenpar Angkat Potensi Wisata Alam Bondowoso Lewat FGD

JAKARTA (MERAPI) - Kementerian Pariwisata semakin serius mengembangkan wisata alam atau ekowisata di Indonesia. Potensi-potensi yang ada di daerah terus

Close