Alokasi Kuota PPDB Dikritisi

UMBULHARJO (MERAPI) – Konsep pembagian kuota zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Kota Yogyakarta dikritisi DPRD setempat. Pasalnya kuota zonasi murni yakni jarak lebih sedikit dibandingkan kuota berdasarkan aspek nilai. Konsep pembagian kuota itu dinilai tidak sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB tahun 2019/2020.

“Dari konsep pembagian kuota zonasi tersebut, kami tidak sepakat. Kami menilai kuota itu tidak sesuai konsep zonasi Permendikbud 51/2018 yang lebih menguatkan sistem zonasi,” kata Wakil Ketua Komisi D DRPD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, usai rapat pembahasan PPDB, Selasa (12/3).

Menurutnya, dalam rapat itu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memaparkan rencana konsep zonasi PPDB yakni zonasi Kota Yogya dan luar Kota Yogya. Untuk zonasi Kota Yogya 90 persen yang dibagi menjadi 20 persen zonasi jarak termasuk inklusi, 10 persen bibit unggul sekolah, 55 persen nilai dan 5 persen siswa dari Kelurga Menuju Sejahtera (KMS).

Sedangkan luar kota 5 persen dan sisanya 5 persen untuk mutasi orangtua pejabat. Definisi bibit unggul yang dimaksud, lanjutnya adalah siswa yang memilik ranking 1-10 dari kelas 1 sampai 6 SD. Untuk kuota nilai adalah prestasi nilai ujian akhir.

“Dengan konsep kuota zonasi itu persentase berdasarkan nilai dan prestasi bisa mencapai lebih banyak dibandingkan zonasi jarak. Itu tidak sesuai Permendikbud yang menguatkan zonasi,” tambahnya.

Dia menyatakan dari hasil konsultasi dewan ke Kemendikbud, penentuan kuota dalam zonasi 90 persen menjadi kewenangan daerah. Namun dia menilai dengan pembagian dalam zonasi aspek nilai dan prestasi nilai dibandingkan zonasi murni tak sejalan dengan Permendikbud.

“Selain itu konsep itu kurang mengakomidir penanggulangan kemiskinan dari sisi hak pendidikan karena persentasenya hanya lima persen. Untuk itu kami rekomendasikan konsep kuota zonasi diubah sebelum ditetapkan menjadi peraturan walikota,” terang Fokki.

Dia menyampaikan Komisi D mengusulkan konsep zonasi dalam kota 40 persen zonasi murni jarak, 35 persen prestasi dan bibit unggul serta 15 persen kuota KMS. Sedangkan zonasi luar kota 5 persen dan mutasi orangtua pejabat 5 persen. Dia menegaskan kuota prestasi dan bibit unggul lebih tinggi dibandingkan pada PPDB tahun lalu karena untuk mengantisipasi permasalahan blank spot.

“Kami minta konsep kuota zonasi diubah dan seminggu ini perwal PPDB bisa selesai. Jadi bisa segera disosialisaikan ke sekolah dan orangtua siswa,” tegasnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Disdik Kota Yogyakarta Budi Asrori Santoso mengatakan masih mendiskusikan kuota zonasi PPDB. Saat dikonfirmasi konsep persentase pembagian kuota zonasi pihaknya tidak membenarkan maupun menyangkal. Dia tidak dapat menyampaikan persentase angka-angka kuota PPDB karena masih dalam konsep pembahasan.

“Kami baru diskusikan lagi untuk kuota zonasi PPDB. Rekomendasi dewan juga kami bahas dan jadi pertimbangan untuk penentuan kuota zonasi PPDB,” imbuh Budi.

Dia menegaskan, pembagian kuota zonasi itu mendasarkan pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. Selain itu pertimbangan sebaran SMP Negeri di Yogya dan aspirasi masyarakat terhadap PPDB tahun lalu. Ditambahkan daya tampung SMP Negeri di wilayah Yogya utara mencapai sekitar 2.500 siswa dan Yogya selatan hanya sekitar 900 siswa. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MERAPI-GUNARWAN Bupati Agus Bastian saat menerima kunjungan Mr Paul Callo.
Purworejo-Australia Jalin Kerjasama Bidang Perkayuan

PURWOREJO (MERAPI) – Kabupaten Purworejo berpeluang besar untuk menjalin kerjasama bidang perkayuan.Terutama untuk ekspor produk kayu ke Australia dan negara-negara

Close