Obsesi Halimah Ginting Menembus Dunia


Halimah Ginting SH
Halimah Ginting SH

BELASAN tahun menggeluti dunia hukum, membuat Halimah Ginting makin mantap mengembangkan karir di dua bidang sekaligus, yakni lawyer dan pejuang HAM. Selain itu ia juga aktif di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan kelompok perempuan. Peran ini dilakoni secara serius tanpa saling mengesampingkan satu dan lainnya, malahan aktivitas itu bisa dipadukan.

Di tengah penegakan hukum, khususnya HAM dan Lingkungan tidak menarik para lawyer pada saat itu, Halimah Ginting terus fokus dan serius menggeluti bidang tersebut. Obsesinya tak muluk-muluk, ingin menjadi lawyer berkelas dunia, sekaligus mampu membawa kaum perempuan Indonesia lebih melek hukum. Begitu juga hak atas kondisi lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk semua golongan, terus ia perjuangkan.

Alumnus Fakultas Hukum Janabadra Yogyakarta tahun 1993 ini mengaku terus gelisah melihat kaum perempuan masih tertinggal  jauh di belakang  kaum laki-laki, terutama dalam hal kemampuan dan pemahaman tentang  hukum, baik menyangkut hak-hak dasar manusia maupun kebebasan dalam meraih prestasi dan jenjang karir di semua bidang. Nurani Halimah terusik dan tak mau hanya berpangku tangan melihat kaumnya tertatih-tatih memperjuangkan haknya. Ia pun bertekad mendedikasikan tenaga dan pikirannya guna memperjuangkan tegaknya keadilan untuk seluruh masyarakat, utamanya kaum perempuan.

“Seiring perkembangan teknologi komunikasi digital, perempuan harus membuka mata bahwa banyak peran perempuan yang selama ini ada, tidak boleh lagi di tunggu tetapi harus diambil, direbut dan harus diperjuangkan. Perempuan  kini dituntut lebih aktif berkiprah di semua bidang, tanpa dibatasi jenis kelamin,” ucap Halimah ketika melayani wawancara Koran Merapi di kediamannya kawasan Bumijo Jetis Yogya baru-baru ini.

Berbekal pengalaman menjadi lawyer sekaligus aktif di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan lingkungan hidup, Halimah makin memantapkan langkahnya untuk terus bergulat dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, pembelaan terhadap perempuan, kasus-kasus HAM dan lingkungan hidup serta penegakan hukum.

 

Mengawali perjalanan karir sebagai lawyer di Pusat Advokasi HAM (PAHAM), pada kurun waktu 1998-1999,  sekaligus bekerja di Kantor Artidjo Alkostar SH & Associetes, karir Halimah makin bersinar di dunia penegakan hukum. Ditempa berbagai persoalan hukum, terutama dalam kaitan pembelaan HAM, acap Halimah harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang sulit ditembus. Melawan ketidakadilan struktural seolah menjadi makanan sehari-hari . Tak heran bila ia langsung mengambil kemudi di Lembaga Advokasi Bantuan Hukum dan HAM (LABH) Yogyakarta sejak 1998 hingga sekarang.

Komitmen Halimah memperjuangkan kesetaraan gender, baik di bidang politik, hukum dan HAM serta lingkungan hidup tak diragukan lagi. Di tengah kesibukannya melakukan advokasi terhadap mereka yang tertindas dan terpinggirkan dalam memperolah keadilan, Halimah masih menyempatkan diri meluangkan waktu untuk bergabung dengan rekan-rekannya sesama pejuang HAM dan pemberdayaan perempuan.

Bahkan dirinya menjabat Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (Sekwil KPI) Wilayah DIY untuk periode 2013 – 2018 dan terpilih untuk kedua kalinya untuk periode 2018 – 2022. Selain itu Halimah kembali dipercaya menjadi anggota Dewan Daerah WALHI Yogyakarta 2018-2022.

Saat jadi pembicara dialog publik Implementasi Pelaksanaan Pencapaian SDGs di DIY di Hotel Cavinton
Saat jadi pembicara dialog publik Implementasi Pelaksanaan Pencapaian SDGs di DIY di Hotel Cavinton

Pada tahun yang sama (2018), Halimah menjadi salah satu orang yang mampu mengkonsolidasikan sebagian CSO di Yogyakarta, akademisi, pengusaha untuk bersama-sama pemerintah provinsi dalam mendiskusikan isu-isu strategis perempuan, lingkungan hidup dan HAM pada dokumen pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Kemudian di turunkan ke dalam koordinasi lokal Yogyakarta melalui penyusunan Rancangan Rancana Aksi Daerah/RAD SDGs (Sustainable Development Goals)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) hingga membuahkan hasil menjadi Keputusan Gubernur DIY RAD SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 2018-2022 untuk wilayah Provinsi DIYa dan dilaunching Komitmen Bersama pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dengan menandatangani Komitmen bersama SDGs bersama Gubernur DIY, Bupati dan Walikota dan Halimah Ginting mewakili Non Pemerintah.

Seabrek jabatan di organisasi pun ia pegang, mulai dari Ketua Pokja Advokasi Aliansi Yogyakarta untuk HAM (1999-2000),  Ketua Pokja Jaringan Lingkungan Hidup Yogyakarta (1999-2001),  Ketua Dewan Daerah WALHI DIY  (2003-2010), Koordinator Advokasi Pemilu 2009 Forum LSM DIY hingga Ketua Umum Karate Amura DIY (2018-2021).
Belum lagi  kegiatan di luar organisasi, misalnya menjadi fasilitator atau narasumber berbagai pelatihan yang diselenggarakan pelbagai instansi pemerintah maupun swasta, mulai dari masalah PKL, perburuhan, lingkungan, PRT dan sebagainya, makin membuat penggemar travelling dan penjelajah kuliner ini tertantang untuk lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakatnya.


Memaknai Kehidupan


Memainkan dua peran sekaligus sebagai lawyer dan aktivis sosial, HAM dan lingkungan hidup baginya merupakan seni dalam memberi makna kehidupan. “Namun muaranya tetap sama, yakni menebar kebaikan untuk umat manusia. Kita harus mengoptimalkan pengetahuan, keterampilan dan  kemampuan kita untuk memberi manfaat bagi orang lain,” ucap perempuan yang punya hobi membaca ini.

Hingga saat ini ia juga intens melakukan advokasi dan pendampingan kepada buruh dan PRT yang diperlakukan tidak manusiawi oleh pengguna jasa. Misalnya dalam kasus kekerasan terhadap PRT Semisih di Bantul oleh majikannya yang kebetulan punya posisi penting di birokrasi. Kasus tersebut akhirnya berhasil diselesaikan secara hukum.  Juga sengketa perburuhan di PT Margorejo Yogya, PT Uniqwood, PT Kuda Laut, PT Sunchang di Kulonprogo, PT Delta Nusantara di Sleman berhasil diselesaikan.

Belum lagi sengketa yang melibatkan PKL di Kota Yogya, berhasil ia selesaikan dengan baik. Bahkan masyarakat korban diskriminasi hukum dan akhirnya menjadi kasus pidana tidak luput dari pembelaan Halimah. Banyak perempuan korban KDRT yang ditangani Halimah menjadi berdaya baik secara ekonomi maupun secara politik.

Di lereng Gunung Merapi mulai Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali Jateng, Halimah bersama WALHI DIY juga memberi pendampingan kepada warga dalam menuntut haknya terkait penetapan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional yang dianggap tanpa melibatkan warga, dan juga merampas ruang hidup dan kelola masyarakat pada saat itu, serta masih banyak lagi kasus yang ditanganinya.

Keahliannya di bidang hukum benar-benar ia praktikkan dalam dunia nyata. Sebagai bentuk komitmen pembelaan terhadap  ‘wong cilik’, dalam penanganan kasus-kasus tertentu Halimah acap tidak menerima bayaran alias probono, bahkan sering sekali dengan mengeluarkan biaya sendiri.

Jadi pembicara Pendidikan Pemilih untuk anggota KPI di BP Pratama Mulya, Nglipar, bersama KPU Gunungkidul.
Jadi pembicara Pendidikan Pemilih untuk anggota KPI di BP Pratama Mulya, Nglipar, bersama KPU Gunungkidul.

Memasuki tahun politik, Halimah makin sibuk memberi advokasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan.  Ia tetap bergerak memaksimalkan potensinya di bidang hukum dan politik untuk melakukan edukasi kepada kaum perempuan. Sebab, dalam kenyataannya, masih banyak perempuan yang belum sadar akan hak-hak politiknya, termasuk perannya dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Implementasi kesetaraan gender tak hanya sebatas peran perempuan dalam kehidupan sosial, tapi juga kehidupan politik dan hukum. Mereka harus mengambil peran penting, dan bukan hanya menjadi penonton dalam kontestasi pemilu 2019,” katanya.
Tak heran bila ia juga sering diundang ke mana-mana untuk memberi pelatihan seputar hak politik perempuan dalam Pemilu 2019. Bahkan, ia harus menolak secara halus ketika ada kader parpol yang mendekatinya untuk bergabung.  Halimah tetap kukuh dalam pendirian dan tak tergoda untuk masuk politik praktis dengan menjadi kader parpol. Ia konsisten ingin tetap berdiri di tengah dan bersikap netral, namun tetap mendorong kaum perempuan untuk menggunakan hak politiknya.

Dalam beberapa kesempatan, Halimah mengingatkan kaum perempuan untuk tidak canggung mengambil peran strategis, baik di kancah politik, hukum maupun sosial. Apalagi, era saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan era yang lalu. Perempuan lebih diberi kebebasan untuk memilih profesi apapun dan berkarir di bidang apa saja. Karena itu, saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi strategis, baik di birokrasi pemerintahan, swasta, serta lembaga politik.

Hanya saja, jika dipersentase,  jumlah mereka masih sangat sedikit dan tak sebanding dengan jumlah perempuan di Indonesia. Atas dasar itulah Halimah terpanggil untuk berkiprah secara total di dunia hukum sebagai lawyer sekaligus aktivis sosial. Nama Halimah Ginting pun makin dikenal di dunia hukum. Namun ini tak membuat Halimah jumawa, ia tetap rendah hati dan egaliter.  (Hudono)

Halimah Ginting SH
Pekerjaan:
–       Lawyer di Pusat Advokasi HAM 1998-1999
–       Lawyer di Artidjo Alkostar SH dan Associeted 1998-1999
–       Lawyer di Lembaga Advokasi HAM dan Bantuan Hukum Yogyakarta 1998-2005
–       Direktur Lembaga Advokasi Bantuan Hukum dan HAM Yogya 2010-sekarang.
–       Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia/KPI Wilayah DIY 2013 – 2018 dan
periode kedua 2018 – 2022

  • Ketua Dewan Daerah Walhi DIY periode 2003 – 2010
  • Dewan Daerah Walhi DIY 2018 – 2022
  • Ketua Umum Karate – Do Indonesia DIY 2018 – 2023

Pendidikan:
–       Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta lulus tahun 1993
–       Sedang menempuh Magister Hukum  di UII Yogyakarta

Pin It on Pinterest

Read previous post:
ilustrasi
PELAKU ANCAM KORBAN SEBELUM MENCABULI-Gadis ABG Dihamili Ayah Tiri

WONOSARI (MERAPI)- Petugas Unit Reskrim Polsek Semin, Gunungkidul meringkus Sat (56) warga Semin. Penyebabnya, dia nekat mencabuli anak tirinya, Kencur

Close