Investasi Bodong Musuh Terbesar Setelah Korupsi

MERAPI-SUTRIONO Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Dedy Patria memberikan keterangan dalam gathering wartawan Jateng-DIY di Bandung, Kamis (22/2).
MERAPI-SUTRIONO/Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Dedy Patria memberikan keterangan dalam gathering wartawan Jateng-DIY di Bandung, Kamis (22/2).

BANDUNG (MERAPI)- Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 635 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending. Dari jumlah tersebut, 231 fintech lending dihentikan operasionalnya hingga Februari 2019. OJK juga mewaspadai investasi bodong lantaran kerugian yang ditimbulkannya sangat besar, mencapai Rp 105 triliun dalam 10 tahun terakhir.


Financial technology (fintech) lending ilegal tersebut melakukan banyak pelanggaran, salah satunya melakukan intimidasi terhadap nasabah. Bahkan akhir-akhir ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector (penagihan) fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam.

“Layanan P2P tersebut berbasis website dan aplikasi. Atas pengasawan Satgas Waspada Investasi, akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informasi menutup 635 fintech lending karena meresahkan masyarakat,” ujar Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Dedy Patria dalam pelatihan dan gathering wartawan OJK KR 3 Jateng-DIY di Bandung Jawa Barat, Jumat (22/2).

Menurutnya, industri fintech di Jateng dan DIY cukup menggembirakan. Hanya saja, dari 98 fintech yang terdaftar, baru satu fintech yang mengantongi izin. Padahal, lanjut Dedy, jumlah peminjam (borrower) di Jateng mencapai Rp 1,273 trilun dengan jumlah 277.930 rekening entitas. Adapun peminjam di DIY mencapai Rp 299 miliar dengan jumlah rekening mencapai 54.519 entitas.

Sedangkan pemberi pinjaman (lending) di Jateng mencapi Rp 147 miliar dengan 15.510 rekening, sedang lending DIY sejumlah Rp 33 miliar dengan 6.368 rekening yang diterbitkan.

Sementara itu Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas VM Tarihoran mengatakan, sebanyak 1.330 orang melakukan pengaduan setelah melakukan peminjaman P2P lending yang tidak terdaftar dan memiliki izin OJK.

Selain finctech, OJK juga menerima aduan seputar modus Trading Forex, Cryptocurency, Bitcoin, investasi penanaman pohon dan perkebunan serta multi level marketing. Dari modus investasi tersebut, OJK telah menghentikan 158 entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat.

“Perkiraan total kerugian selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar Rp 105 triliun. Investasi bodong merupakan musuh kedua terbesar setelah korupsi,” tandas Horas.

Oleh sebab itulah, lanjut Horas, OJK terus mendorong kewaspadaan masyarakat dengan meningkatkan literasi keuangan. “Masyarakat harus ingat 2L, yakni legal dan logis. Warga bisa mengecek perizinan lembaga keuangan lewat call center OJK 157, dan berpikir logis seputar bisnis keuangan tersebut,” paparnya.

Direktur Humas OJK Hari Tangguh Wibowo mengatakan, masyarakat perlu mendapat edukasi tentang keuangan lebih baik. Oleh sebab itulah, media memiliki peran strategis melakukan penyebaran informasi, sosialisasi dan literasi keuangan. (Son)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MERAPI-HUMAS POLSEK TURI/Petugas Polsek Turi saat melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Turi
CUACA EKSTREEM DI SLEMAN-Terjadi Hujan Es dan Pohon Bertumbangan

TURI (MERAPI)- Hujan lebat yang mengguyur wilayah Sleman, Jumat (22/2) siang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Selain itu, dilaporkan juga adanya

Close