MA TOLAK KASASI BOS FIRST TRAVEL DAN JPU-Aset Disita, Uang Jemaah Belum Kembali

MERAPI-ISTIMEWA Kuasa hukum korban First Travel, TM Luthfi Yazid saat memberi keterangan kepada wartawan.
MERAPI-ISTIMEWA/Kuasa hukum korban First Travel, TM Luthfi Yazid saat memberi keterangan kepada wartawan.

JAKARTA (MERAPI) – Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa para bos First Travel (FT) yakni Andhika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan (KH). Dengan ditolaknya kasasi, maka putusannya kembali sama seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat. Namun persoalan belum selesai, karena para korban, yakni calon jemaah dan agen belum memperoleh pengembalikan uang atau diberangkatkan umroh.
“Dengan putusan kasasi MA tidak berarti persoalan menjadi selesai. Persoalannya, bagaimana solusi bagi jemaah yang jumlahnya mencapai 63 ribu yang sudah menyetor ke FT dan tidak dapat berangkat umroh ? Bagaimana dengan tanggungjawab negara? Mengapa para hakim hanya berpikir legalistik-positivistik dan tidak dapat menangkap ruh keadilan yang dituntut masyarakat?” ujar kuasa hukum para korban jemaah First Travel TM Luthfi Yazid SH LLM, Selasa (12/2).

Putusan MA yang menolak kasasi itu diketok pada akhir Januari lalu dengan majelis hakim agung yang terdiri Eddy Army, Margono dan Andi Samsan Nganro.
Luthfi juga mempertanyakan perihal aset FT yang dirampat negara. “Mengapa aset FT yang merupakan uang jemaah dirampas negara, apakah itu uang korupsi sehingga harus dirampas? Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa negara, petinggi FT dan penegak hukum telah menzalimi hak-hak ribuan jamaah,” ucapnya mempertanyakan.
Pertanyaan Luthfi didasarkan pada argumen. Pertama, konstitusi UUD 1945 mewajibkan negara untuk menjamin warganya dalam melaksanakan aktivitas keagamaannya, termasuk melaksanakan umroh (Pasal 28 dan 29 UUD 1945). “Konstitusi adalah kontrak antara rakyat dan negara yang harus dipatuhi, dan pelaksanaan aktivitas keagamaan adalah sebuah fundamental rights (hak fundamental) dari warganya. Artinya, Negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak publik. Ketika Negara lalai melindungi fundamental rights maka ini pelanggaran serius oleh Negara,” sambung Luthfi.

Kedua, dari awal mengapa pemerintah memperpanjang izin FT jika pemerintah sudah tahu bahwa perusahaan FT tidak profesional dan sudah tidak sehat secara keuangan. “Selain itu, di mana fungsi pengawasan pemerintah terhadap Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU)? Cukupkah pemerintah hanya memberikan ijin pendirian perusahaan FT, memberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP dan sejenisnya tanpa memberikan pengawasan?” ujarnya.
Ketiga, lanjut Luthfi, ketika kasus FT muncul dan para bos FT dijadikan tersangka pemerintah seperti kebakaran jenggot membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama (Kemenag), Mabes Polri dan sebagainya, tapi apa hasil kerja mereka tidak jelas.

Begitu juga Mabes Polri membentuk Crisis Center sehingga para jemaah dari seluruh tanah air berbondong-bondong ‘dihibur’ untuk mendaftarkan diri, menyerahkan bukti pembayaran dan sebagainya, namun lagi-lagi hasilnya tidak jelas. Begitupun daftar aset FT yang disita Mabes Polri maupun JPU tak pernah ada keterbukaan yang terang benderang.
Keempat, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No 589 tahun 2017 yang salah satu isi keputusannya mengembalikan seluruh uang jemaah dan atau memberangkatkan jemaah untuk umroh tanpa dipungut biaya tambahan apapun. “Mana buktinya? Tidak ada uang yang kembali dan tidak ada yang berangkat. Yang kasihan adalah para agen. Mereka korban dua kali, selain diminta setor uang sebagai agen, dijanjikan diberi fee tapi tak pernah direalisasikan dan para agent juga jamaah yang menyetor ke rekening FT,” tambah Luthfi.

Kelima, aset FT adalah uang jemaah, dan bukan uang korupsi tapi mengapa dirampas dan atau disita Negara. “Kalau aset tersebut dari hasil kejahatan dari uang Negara, maka boleh saja disita. Aset FT adalah aset jemaah, aset publik, kok diambil Negara? Dimana logikanya? Inilah kegagalan epistemik (epistemic failure of thought) cara berpikir hakim dalam memahami konsep penyitaan!,” tegasnya
Keenam, Luthfi mempertanyakan, mengapa dalam kasus yang lain Negara menalangi (membailout) kerugian seperti kasus PT Lumpur Lapindo di Sidoarjo atau PT Bank Century ? Bukankah FT juga perusahaan atau PT seperti juga PT Bank Century dan PT Lapindo? Mengapa harus berbeda, dan bukankah korban FT justru lebih masif dan menyangkut banyak rakyat kecil dengan jumlah kerugian sekitar Rp 900 miliar? Bukannya juga dapat diambil analogi saat pemerintah mengambil tanggung jawab melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk uang masyarakat?

“Sebagai analogi, sebenarnya dapat dipakai konsep restorative justice (meskipun ini konsep pemidanaan untuk anak) oleh Negara. Artinya Negara mencarikan solusi dengan memberikan kompensasi misalnya atau mencari jalan keluar agar para jemaah dapat berangkat umroh. Umpamanya, Negara melobi pemerintah Saudi Arabia agar visa ke Saudi gratis, tidak perlu meningitis, akomodasi dibantu, atau untuk penerbangan tertentu dari Jakarta ke Madinah dapat diperbantukan dan lain-lain,” tegasnya lagi.
Menurut Luthfi, jika Negara sikapnya masih seperti ini, tidak ada reformasi total, baik secara regulasi, institusi maupun operasional, maka bukan mustahil kejadian serupa masih akan terulang kembali. “Dalam keadaan seperti ini sebenarnya Negara telah gagal melindungi semangat keberagamaan warganya sebagaimana diamanatkan konstitusi,” pungkasnya. (Don)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
PENETAPAN TERSANGKA SAH- Praperadilan Timbangan Ginting Ditolak

SLEMAN (MERAPI) - Permohonan praperadilan oleh pemohon Timbangan Ginting terhadap Kapolda DIY di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (12/2) akhirnya

Close