PUTUSAN PENGADILAN INKRAH- Kejari Eksekusi Timses Calon Anggota DPD


Terdakwa berpakaiannya batik saat menjalani eksekusi sesuai putusan hakim. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Terdakwa berpakaian batik saat menjalani eksekusi sesuai putusan hakim. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANTUL (MERAPI) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul sukses melakukan eksekusi terhadap oknum guru Durori SPdI MPd selaku pelaksana kampanye pemilu calon anggota DPD RI DIY Dr KH Hilmy Muhammad MA setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang sebelumnya menjatuhkan putusan selama 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan serta denda Rp 1 juta subsider 1 bulan kurungan.

Eksekusi dilakukan setelah putusan pengadilan inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Karena dalam perkara tindak pidana pemilu putusan banding sudah final dan tak ada upaya hukum kasasi.

“Meskipun tidak menjalani hukuman kurungan tetapi status terdakwa sebagai seorang napi karena sampai sekarang masih menjalani hukuman percobaan,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kasi Pidum Kejari Bantul, Sabar Sutrisno SH kepada wartawan, Selasa (12/2).

Atas putusan PN Bantul, sebelumnya terdakwa tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Untuk itu penuntut umum langsung mengajukan kontra memori banding. Dari kontra memori banding yang dikirim majelis hakim tinggi membenarkan pendapat penuntut umum.

“Semua orang tak memungkiri bila perbuatan terdakwa bermanfaat dan semua orang pasti senang. Tetapi dalam UU Pemilu bagi-bagi barang atau doorprize itu dilarang. Sehingga dalam kampanye dan berpolitik harus sehat,” terang Sabar Sutrisno.

Perbuatan terdakwa dengan membagi-bagikan doorprize dilakukan saat kampanye di lapangan Bongsing Guwosari Pajangan Bantul pada Rabu 7 November 2018 pukul 19.30. Padahal sebelumnya terdakwa mendapat surat imbauan dari Panwascam Pajangan agar dalam kampanye mematuhi aturan perundangan-undangan yang berlaku.
Tetapi terdakwa tak menghiraukan dan tetap membagikan doorprize. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut terbukti bersalah melanggar pasal 521 jo pasal 280 ayat 1 huruf J UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diproses secara hukum. (C-5)


Pin It on Pinterest

Read previous post:
SENGKETA TERMINAL GIWANGAN RAMPUNG- Pemkot Bayar Perwita Karya Rp 56 Miliar

YOGYA (MERAPI) - Sengketa pengambilalihan pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta antara Pemkot Kota Yogyakarta dengan PT Perwita Karya akhirnya rampung setelah

Close