Buruh Dipersilakan Melapor Bila Belum Diikutkan BPJS

SUKOHARJO (MERAPI) – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo memperketat pemantauan dengan mendatangi perusahaan sebagai antisipasi pelanggaran ketenagakerjaan berkaitan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Petugas akan mengecek langsung dan apabila ditemukan pelanggaran maka segera ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Sebab di Sukoharjo sudah ada satu perusahaan mendapatkan sanksi dari pemerintah karena melanggar aturan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan, Senin (11/2) mengatakan, buruh atau karyawan berhak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan. Karena itu tidak ada alasan lain bagi perusahaan untuk tetap patuh terhadap aturan dan mengikutkan buruh dalam program tersebut. Meski begitu diduga belum semua perusahaan mematuhi aturan tersebut. Sebab ada satu perusahaan mendapatkan sanksi dari pemerintah karena melakukan pelanggaran.

Kasus pelanggaran perusahaan tersebut karena tidak mengikutkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penanganan masalah sepenuhnya sudah ditangani oleh pemerintah provinsi dan pusat.

“Pemantauan akan kami perketat. Tapi akan lebih efektif lagi apabila ada kesadaran dari buruh. Jadi buruh kami persilahkan melapor langsung pada dinas dan akan segera direspon. Sebab aturannya sudah jelas kedepan jangan sampai ada pelanggaran dilakukan perusahaan,” ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo akan turun langsung mendatangi perusahaan bersama dengan pihak BPJS. Petugas tidak hanya melakukan pengecekan ke perusahaan namun juga menanyakan langsung ke buruh. Dengan demikian maka akan sangat kecil sekali peluang terjadinya kesalahan pendataan. Sebab buruh akan memberikan keterangan kepada petugas sesuai keadaanya sekarang.

Zunan mencontohkan, apabila buruh sudah ikut BPJS maka bisa menunjukan dengan kartu kepesertaan. Selain itu juga akan dicek melalui database milik BPJS dan perusahaan setempat. Tapi apabila buruh belum ikut BPJS maka petugas bisa langsung menanyakan ke perusahaan mengenai penyebab atau alasannya.

Pemkab Sukoharjo sendiri sudah melakukan upaya untuk mempersempit peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Bentuknya yakni perusahaan wajib mencantumkan bukti buruh sudah diikutkan BPJS saat mengajukan permohonan pengajuan izin. Apabila tidak maka dipastikan izin yang diminta tidak akan dikeluarkan. Pengetatan aturan tersebut sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir dan dianggap sangat efektif.

“Sosialisasi juga akan kami lakukan dengan menyasar perusahaan dan serikat pekerja. Harapannya tidak hanya perusahaan saja yang sadar aturan tapi juga buruh,” lanjutnya.

Kondisi usaha di Sukoharjo sendiri dijelaskan Zunan masih baik dan belum ada temuan masalah. Meski demikian petugas akan melakukan pemantauan penuh terhadap perusahaan sebagai antisipasi munculnya masalah ketenagakerjaan tidak hanya BPJS saja namun juga soal upah dan lainnya.

Khusus untuk upah hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo belum ada temuan pelanggaran. Artinya perusahaan sudah membayarkan upah buruh sesuai ketentuan. Hal itu dipastikan setelah petugas melakukan pemantauan secara langsung dengan mendatangi sejumlah perusahaan.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) dan Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno mengatakan, pelanggaran kepesertaan buruh dalam perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selalu ditemukan setiap tahun termasuk pada 2019 sekarang. Hal itu ditemukan FPB maupun SPRI setelah melakukan pemantauan terhadap buruh disejumlah perusahaan baik skala kecil, sedang dan besar. Temuan pelanggaran juga diketahui setelah ada laporan keluhan dari buruh ke pengurus serikat pekerja di masing masing perusahaan.

FPB Sukoharjo prihatin dengan kondisi yang terjadi sekarang karena seharusnya bisa dihindarkan. Sebab secara aturan dari pemerintah sudah jelas karena mewajibkan perusahaan mengikutkan buruh, pekerja atau karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Atas kondisi tersebut FPB Sukoharjo meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk turun membantu mengatasi masalah. Apabila dibiarkan berlarut maka akan semakin merugikan buruh karena haknya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan hilang.

Penanganan masalah tidak sebatas meminta namun mewajibkan perusahaan mengikutkan buruh dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai aturan berlaku.

“Pemerintah sudah menegaskan dan mewajibkan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun nyatanya masih saja ada buruh yang belum dapat hak tersebut. Masih ada pelanggaran dilakukan perusahaan terhadap aturan tersebut,” ujarnya. (Mam)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
PENDAMPINGAN DAN PEMBEKALAN KELOMPOK TANI PERLU DIGENJOT – Peluang Pasar Ikan Budidaya Terus Bertambah

JETIS (MERAPI) - Petani ikan budidaya di DIY baru bisa memenuhi 60 persen dari total kebutuhan di empat kabupaten dan

Close