Dana Kelurahan Dicairkan Dua Termin Tahun 2020

Aktivitas Kelurahan Pandeyan Yogyakarta juga sudah terintegrasi dengan JSS. (Merapi-Tri Darmiyati)
Aktivitas Kelurahan Pandeyan Yogyakarta juga sudah terintegrasi dengan aplikasi JSS. (Merapi-Tri Darmiyati)

UMBULHARJO (MERAPI) – Pencairan dana kelurahan untuk pertama kalinya di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 akan dilakukan dalam dua tahap. Setiap termin pencairan dana kelurahan sebanyak 50 persen dari total pagu anggaran yang akan diterima tiap kelurahan. Pencairan dana kelurahan segera diajukan Pemkot Yogyakarta ke Kementerian Keuangan.

“Memang belum cair dana kelurahan saat ini karena ada beberapa dokumen syarat pencairan yang harus diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kami masih siapkan dokumennya dan segera diajukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Kamis (7/2).

Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi di antaranya, Peraturan Daerah tentang APBD 2019 yang menunjukkan bahwa Pemkot Yogyakarta sudah mencantumkan dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk dana kelurahan. Selain itu pernyataan dari kepala daerah tentang dana kelurahan yang masuk dalam APBD.

Namun pengajuan pencairan dana kelurahan itu baru untuk tahap pertama. Dia menjelaskan mekanisme pencairan dana kelurahan dilakukan dua tahap dan masing-masing besaranya 50 persen dari pagu dana kelurahan. Setiap kelurahan di Kota Yogyakarta akan mendapatkan dana kelurahan sebesar Rp 352 juta.

“Pencairan dana kelurahan tahap pertama pada Maret-Mei. Pencairan dana kelurahan tahap kedua dilakukan setelah dana di tahap pertama direalisasikan,” tambahnya.

Sembari menunggu pencairan, lanjutnya, pemkot tengah mempersiapkan terkait penggunaan dana kelurahan. Sesuai aturan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan serta untuk pemberdayaan masyarakat.

“Setiap kelurahan telah menyusun perencanaan penggunaan dana kelurah. Tapi butuh dipertegas dan disempurnakan lagi,” ujar Kadri.

Selain itu penyiapan kelembagaan dan komunikasi dengan legislatif melalui badan anggaran. Kadri menyebut, kuasa pengguna angaran dana kelurahan adalah kelurahan. Tapi anggaran itu masuk dalam mata anggaran di kecamatan. Dalam pos anggaran di kecamatan juga harus lebih rinci mengenai penggunaan dana kelurahan itu. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
ilustrasi
Sebar Foto Bugil untuk Peras Pacar

MAGELANG (MERAPI)- Seorang pemuda pengangguran, AP (21) warga Desa Treko, Mungkid, Magelang dibekuk polisi setelah menyebarkan video bugil pacarnya, AS

Close