Pemasangan Ngawur APK Mendesak Distop, Bupati Revisi Aturan Atribut Non Komersil

Penurunan APK politik yang dipasang tak sesuai aturan di Karanganyar. (foto:Abdul Alim)
Penurunan APK politik yang dipasang tak sesuai aturan di Karanganyar. (foto:Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) politik di area publik masuk di revisi Perbup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu. Bupati Karanganyar, Juliyatmono memastikan pengesahannya tak butuh waktu lama.

“Perbup yang ada sekarang, sudah tidak relevan. Hanya berisi tempat yang boleh dan tidak boleh memasang APK. Kurang spesifik. Kurang pas jika disesuaikan perkembangan saat ini,” kata orang nomor satu di Pemkab Karanganyar ini, Kamis (31/1).

Larangan memasang APK politik itu diantaranya sepanjang Jalan Lawu di wilayah kota. Tak terkecuali di media iklan luar ruang berbayar milik rekanan Pemkab. Selanjutnya, pohon dan tiang listrik bebas atribut tersebut. Sedangkan pemasangan di luarnya diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku pada pasal 33 dan 34 PKPU 23 tahun 2018 tentang jumlah, ukuran dan lokasi yang diperbolehkan.

“Meskipun itu baliho berbayar, konten politik tidak boleh tayang. Tidak ada pengaruhnya di PAD jika enggak masuk iklan calon. Ini berlaku semuanya. Baik itu kontestan Pilkades, Pileg dan Pilpres,” lanjutnya.

Ia mempersilakan pemasangan APK di luar white area. Namun, harus mandiri oleh pemasang. Bupati mengatakan perubahan perbup no 5 tahun 2013 tak sukar. Seluruh instansi terkait dihadirkan dalam menyusunnya seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, kepolisian dan Kesbang.

“Sepekan selesai, langsung diundangkan. Kita ingin memberi kesan bersih area perkotaan. Juga, keadilan. Jika satu enggak boleh memasang, maka lainnya juga dilarang,” katanya.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti mengatakan pentingnya revisi Perbup tersebut. Ia mengusulkan white area di sepanjang jalan protokol dan papan iklan berbayar yang masuk di dalamnya.

“Pada Perbup yang lama, sepanjang jalan protokol, taman, pohon dan tiang listrik tidak ada ketegasan larangan. Jadi, dianggap boleh. Segera saja larangannya diundangkan di perubahan perbup. Kami juga mengusulkan larangan pemasangan sepanjang Palur ke timur. Namun itu ranahnya jalan provinsi,” katanya.

Adapun usulan pemasangan legal APK politik seperti di simpang empat pegadaian, utara Papahan, simpang Tegalgede, buk Siwaluh, dan sudut Gedung Wanita. (Lim)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Tebu Musuh Jantung Berdebar

TANAMAN jenis tebu sudah banyak dikenal berbagai kalangan. Bagian batang tebu sebagai bahan baku pembuatan gula pasir. Beberapa warga ada

Close