Pengelolaan Dana Desa Belum Ideal, Ditemukan ‘Bagito’ Hingga Sarpras Modal Nyalon

Tim pendamping desa ‘ngudo roso’ ke Bupati Juliyatmono. (Foto: Abdul Alim)
Tim pendamping desa ‘ngudo roso’ ke Bupati Juliyatmono. (Foto: Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Tim pendamping desa untuk Dana Desa (DD) membeberkan belum idealnya pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintah desa. DD yang seharusnya dikelola sesuai prioritas dan proporsional, sebagian terindikasi disalurkan ‘bagi roto’ dan untuk kepentingan oknum kades petahana.

“Kami menemukan kades dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan bagito atau bagi roto. Asal semua dusun dapat anggaran pembangunan. Belum sesuai skala prioritas,” kata Ketua Tim Pendamping Desa di Karanganyar, Puji Harjono dalam rapat koordinasi di rumah dinas bupati, Senin (28/1).

Ia mengeluhkan masih terdapat kades, khususnya calon petahana Pilkades, menganggap DD potensial dijadikan modal meraih simpati massa. Wujudnya berupa membangun sarana prasarana fisik di masa kepemimpinannya. Padahal, ada porsi DD yang harusnya disalurkan ke pemberdayaan masyatakat.

“Sarpras dinilai paling mudah dilihat, sehingga penduduk desa mengingat bahwa itu jasa sang kades. Akan menguntungkan saat dia nyalon lagi. Kades itu jabatan politis,” katanya.

Temuan para petugas pendamping desa disampaikan di hadapan Bupati Juliyatmono dan jajarannya. Mereka meminta Pemkab menindaklanjuti, karena petugas pendamping tak memiliki kewenangan mengintervensi. Menurutnya, perlu diubah mindset DD untuk modal nyalon kades petahana.

Di forum yang menghadirkan pendamping desa dari 17 kecamatan ini juga mengemuka minimnya dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pemerintahan desa, terkait pengadaan sarana IT untuk mempromosikan produk unggulan. Kemudian, pentingnya regulasi daerah dalam mendukung aturan di perundangan desa. Kebutuhan regulasi ini mutlak dipenuhi saat membentuk BUMDes.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono memahami dilematika tim pendamping desa. Selain tanpa kewenangan mengatur internal pemerintah desa, juga rawan memicu konflik jika menyinggung kades.

“Pendamping desa enggak memiliki power. Makanya, laporkan semua ke saya temuan-temuan itu. Akan saya tindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu Kepala Dispermasdes Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat membantah perencanaan DD asal-asalan. Ia juga menampik kades mencapuradukkannya kepentingan politis.

“Penggunaan DD itu maksimal 70 persen di infrastruktur dan 30 persen pemberdayaan masyarakat. Kades biasanya memeratakan dulu anggaran ke semua dusun. Baru kemudian ditambah ke dusun skala prioritas pembangunan,” katanya.

Pada tahun ini, DD disalurkan Rp 160 miliar. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun lalu Rp 138,8 miliar. (Lim)

Read previous post:
KKN Tematik di Pasar Tradisional

UNIVERSITAS Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) kembali menerjunkan secara serentak 543 mahasiswa untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata – Program Pembelajaran Masyarakat

Close