SAWAH PERKOTAAN TERSISA 53 HEKTARE – Penundaan Izin Alih Fungsi Tanah Diperpanjang

Salah satu area sawah yang tersisa di antara pemukiman warga di Jalan Gambiran, Kecamatan Umbulharjo. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Penundaan izin alih fungsi lahan sawah di Kota Yogyakarta diperpanjang satu tahun sampai 31 Desember 2019. Kebijakan itu untuk mengendalikan dan mempertahankan sisa luasan persawahan di Kota Yogyakarta sebagai ruang terbuka hijau dan konservasi air.

“Penundaan izin perubahan penggunaan tanah (IP2T) diperpanjang setahun sampai 31 Desember 2019. Pertimbangnnya untuk mempertahankan sawah di perkotaan,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Senin (21/1).

Pemkot Yogyakarta menerapkan kebijakan penundaan IP2T selama 2018 melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 112 tahun 2018 tentang pengendalian lahan sawah beririgasi teknis. Perwal itu berlaku 1 Januari-31 Desember 2018. Sedangkan revisi Perwal untuk memperpanjang kebijakan itu selama tahun 2019 dalam tahap finalisasi di instansi terkait.

“Perwal perpanjangan masih proses finalisasi dan segera turun (terbit). Tapi sudah diputuskan diperpanjang,” imbuhnya.

Kebijakan itu juga untuk melindungi jaringan irigasi sawah perkotaan yang terhubung dengan wilayah lain di luar kota. Termasuk sebagai ruang terbuka hijau dan konservasi air. Meskipun diakuinya dalam perda rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta, lahan sawah tidak ada, tapi ada ruang terbuka hijau.

“Jaringan irigasi tidak hanya dipakai di kota saja. Tapi juga dipakai di bawahnya. Kalau jaringan irigasi itu berubah dikhawtirkan akan terpengaruh,” ujar Hari.

Menurutnya selama 2018 masih cukup banyak pemohon yang mengajukan IP2T, tapi tidak diproses karena kebijakan penundaan itu. Sebagian besar pemohon IP2T, lanjutnya, mengajukan perubahan sawah ke fungsi hunian. Namun jika pemilik sawah mengajukan alih fungsi lahan karena kebutuhan dijual, maka Pemkot Yogyakarta siap membeli.

“Kalau kaitannya untuk kebutuhan dijual sawahnya, pemkot siap membeli, sehingga lahan sawah tidak dialihfungsikan dan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau,” ucapnya.

Secara terpisah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto menilai kebijakan penundaan IP2T itu cukup efektif mengendalian lahan sawah perkotaan. Terbukti selama 2018 tidak ada pengurangan lahan sawah atau pertanian di Kota Yogyakarta. Dia meyebut luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta kini tersisa sekitar 53 hektare.

“Kebijakan ini efektif mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kini sisa sawah di perkotaan sebagian besar untuk menanam padi,” papar Sugeng. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Teliti Uwi Raih Gelar Doktor

PROGRAM studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) kembali menambah doktor baru, yaitu Dr Ir Hj

Close