PERBUP 38.26 TAHUN 2018 – Pemkab Sleman Jamin Biaya Transfusi Darah

SLEMAN (MERAPI) – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transfusi darah, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 38.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah. Sosialisasi perbup baru tersebut dilaksanakan di Aula Lantai III kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Selasa (8/1) dihadiri perwakilan seluruh rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Sleman.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Slema, Joko Hastaryo, perbup tersebut dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan darah. Terlebih kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah secara rutin.

Joko menjelaskan, perbup tersebut merupakan inisiasi Ketua PMI Kabupaten Sleman, Sunartono. Setelah melalui proses diskusi dengan semua stakeholder terkait, lahirlah peraturan bupati tersebut. Usai ditetapkan pada 31 Desember 2018, masyarakat sudah dapat menikmati layanan transfusi gratis mulai 1 Januari 2019.

“Pemkab Sleman berharap, jangan sampai pasien yang seharusnya secara indikasi medis mendapatkan lebih dari satu kantong darah misalnya cuci darah kronis, karena ekonomi tidak mencukupi hanya diberikan satu. Maka, dengan terbitnya perbup ini akan memberikan dampak signifikan kepada warga Sleman,” katanya.

Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo yang hadir pada kesempatan tersebut sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah mengeluarkan perbup tentang jaminan biaya pengganti pengolahan darah tersebut. Karena menurutnya, perbup tersebut merupakan satu-satunya di DIY dan dapat menjadi contoh untuk wilayah lain.

“Menyusun perbup tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi regulasi ini produk baru dan tidak bisa studi banding ke daerah lain,” tegasnya.

Melalui perbup tersebut Prabukusumo optimis akan sangat bermanfaat bagi seluruh warga Sleman khususnya, terlebih untuk meringankan biaya pengobatan. Kedepan ia berharap perbup tersebut dapat menjadi contoh untuk daerah lain di DIY.

Sunartono menjelaskan, mekanisme pemberian darah hanya diberikan kepada penduduk Sleman yang dibuktikan dengan melampirkan KTP dan KK. Kemudian kantong darah yang dibutuhkan di ambil oleh rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman.

“Pelayanan ini diberikan hanya darah yang di ambil dari PMI Sleman. Tidak dapat diambil perorangan,” imbuhnya.

Sesuai perbup, warga Sleman yang membutuhkan akan dibatasi 5 kantong darah pertahun untuk satu orang. Namun batasan tersebut tidak berlaku untuk orang yang menderita penyakit kronis dan membutuhkan transfusi secara terus menerus. (Awn)

Read previous post:
Rawan Konflik, Pendaftar Calon Kades Berlebih di Sembilan Desa

KARANGANYAR (MERAPI) - Sebanyak sembilan desa peserta Pilkades di Karanganyar memangkas jumlah pendaftarnya, untuk memenuhi kuota standar kontenstan. Dalam mekanisme

Close