PEMBELIAN LAHAN UNTUK FASILITAS PUBLIK GAGAL-Warga Pasang Harga Terlalu Tinggi

Sejumlah anak memanfaatkan RTH di Gajah Wong Educational Park Kampung Pandayen Umbulharjo. Keberadaan RTH menjadi salah satu aspek penilaian Adipura. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
Sejumlah anak memanfaatkan RTH di Gajah Wong Educational Park Kampung Pandayen Umbulharjo.  (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Pengadaan tiga bidang lahan untuk fasilitas kepentingan publik di Kota Yogyakarta dengan APBD Perubahan 2018, gagal diwujudkan. Pasalnya sebagian pemilik batal menjual lahan dan sebagian meminta harga tinggi melebihi harga yang ditentukan.

“Ada tiga lahan pengadaan yang tidak bisa direalisasikan karena pemilik sudah beralih menyatakan tidak jadi menjual lahannya. Ada juga yang minta harganya melampaui jauh dari harga appraisal,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Selasa (11/12).

Pernyataan tidak jadi menjual itu disampaikan pemilik saat diundang musyawarah kesepakatan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Lahan yang menjadi sasaran pengadaan itu awalnya dari usulan masyarakt sekitar. Lahan akan dibeli Pemkot Yogyakarta untuk ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas publik.

“Sudah kami undang untuk musyawarah kesepakatan pengadaan, tapi pemilik tidak jadi menjual. Ya sudah itu di luar kemampuan kami,” imbuhnya.

Tiga titik pengadaan lahan gagal teralisasi itu ada di Tegalrejo dan Cokrodiniratan yang rencananya untuk RTHP. Selain itu lahan di Bumijo akan dibangun Gedung Serbaguna. Rencananya pengadaan lahan untuk fasilitas publik itu akan dilakukan kembali pada tahun 2019.

“Alternatif lokasi lain di wilayah itu bisa dilakukan di 2019. Tapi mekanismenya harus mengulang dari awal sesuai tahapan. Dimulai dari usulan masyarakat sekitar lahan mana yang bisa dijadikan RTHP maupun gedung serbaguna,” terang Hari.

Dengan gagalnya pengadaan tiga titik lahan itu maka pagu alokasi anggaran akan dikembalikan ke kas daerah. Tapi pihaknya belum dapat menyampaikan nilai anggaran yang dikembalikan ke APBD itu. Total dalam APBD Perubahan 2018 Kota Yogyakarta dialokasikan pagu anggaran Rp 87 miliar untuk pengadaan 21 bidang lahan. Pengadaan lahan itu digunakan untuk RTHP, perkantoran, gedung serbaguna, pengembangan perkantoran, sekolah dan lainnya.

“Kami masih belum bisa sampaikan karena belum dihitung. Dari pengadaan lahan yang teralisasi juga ada efisiensi dari pagu anggaran karena ada tawar menawar, itu juga belum kami hitung,” paparnya.

Sementara pengadaan lahan lainnya untuk kepentingan publik terealisasi. Tapi tahap pengadaan baru sampai pada proses pelepasan hak milik di Badan Pertanahan Nasional. Dia menyampaikan proses pelepasan hak milik itu mulai dilakukan pekan depan. Selanjutkan akan dilakukan pembayaran ke pemilik lahan.

Realisasi pengadaan lahan di 18 bidang di antaranya untuk pengembangan kantor Kelurahan Gowongan, pengembangan SMP Negeri 9 Yogyakarta, kantor Kelurahan Klitren, Kelurahan Gedongkiwo, Puskesmas Danurejan 1, Puskesmas Kraton, TK Negeri 4 di Kelurahan Bener, pengembangan SD Negeri 4 Kotagede, Kelurahan Tegalpanggung serta pengembangan kompleks Balaikota Yogyakarta. Di samping itu pembelian lahan untuk mendukung pembangunan Taman Pintar 2. (Tri)

Read previous post:
Di Karanganyar DPTHP II Pemilu 2019 695.027 Pemilih

KARANGANYAR (MERAPI) - Jumlah pemilih di Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu 2019 sebanyak 695.027 orang. Nama mereka terangkum di Daftar Pemilih

Close