Rawan Longsor, Program Desa Siaga Disiapkan

Longsor talud di Gerdu, Karangpandan. (foto: Abdul Alim)
Longsor talud di Gerdu, Karangpandan. (foto: Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar menyiapkan program tanggap bencana di Desa Gempolan dan Desa Plosorejo di Kecamatan Kerjo pada 2019. Dua desa itu memiliki wilayah rawan longsor namun penduduknya kurang teredukasi kebencanaan.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar, Bambang Djatmiko mengatakan program desa siaga di 2019 menyasar wilayah berkasus bencana alam terbanyal, khususnya longsor. Penanganan di wilayah tersebut juga belum efektif.

“Ada dua desa yang masuk kategori penerima program desa siaga. Yakni Gempolan dan Plosorejo di Kecamatan Kerjo. Di 2019, akan kita coba konsentrasi di salah satunya dulu,” katanya, Minggu (9/12).

Untuk memulai desa siaga, ia mengusulkan pembiayaan di rancangan APBD 2019. Dukungannya berupa stimulan dana Rp 35 juta. Meski besarannya relatif, namun BPBD mengupayakannya cukup untuk sosialisasi hingga simulasi. Diharapkan, pendampingan pemerintahndi desa siaga mampu memicu kemandirian masyarakatnya dalam menyadari kondisi lingkungan serta tahu yang harus dilakukan.

“Kita persiapkan desa itu supaya masyarakatnya lebih memahami. Ada forum berkelanjutan oleh mereka sendiri,” katanya.

Model desa siaga akan mengadopsi program desa tanggap bencana (Destana) yang lebih dulu diinisiasi Pemprov Jawa Tengah. Lebih lanjut dikatakannya, Pemkab belum menentukan lokasi desa siaga. Namun kemungkinan di Desa Gempolan.

Kades Gempolan, Sukiman mengatakan tanda-tanda longsor bukan sekali saja muncul, tetapi terhitung beberapa kali terjadi retakan tanah tanah yang memaksa warga mengungsi. Sukiman mengatakan jembatan desanya terputus akibat retakan tanah pada 2017 dan retakan menjalar ke enam rumah warganya.

“Panjang retakan hampir 300 meter sedangkan lebar bengkahannya 60 sentimeter. Memutus jalan ke jembatan. Titik retakannya di kebun karet dan tiga rumah warga di sekitar lahan PTPN,” katanya.

Sukiman juga menceritakan peristiwa longsor di wilayahnya pada 2007, 2014 dan 2016. Sebanyak 15 rumah direlokasi ke tanah desa usai longsor pada 2014. Saat ini, jembatan tersebut sudah diperbaiki bersumber dana Pemkab tahun 2018 Rp 200 juta. Dari sumber sama, BPBD mencairkan dana oncall untuk perbaikan infrastruktur rusak akibat longsor dinTawangmangu Rp 200 juta, di Gempolan Rp 200 juta dan talud Dengkeng Karangpandan Rp 160 juta. (Lim)

Read previous post:
HUT KE-4 SRI MUDO BUDOYO – Desa Sriharjo Bentuk Dewan Kebudayaan

IMOGIRI (MERAPI) - Guna menaungi keberadaan kesenian daerah yang cukup beragam, Pemerintah Desa Sriharjo akan menindaklanjuti dengan membentuk Dewan Kebudayaan

Close