KPI-Caleg Perempuan Dorong Perlindungan Sosial

 

KPI Wilayah DIY dan caleg perempuan saat mengadakan media briefing.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
KPI Wilayah DIY dan caleg perempuan saat mengadakan media briefing.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

JETIS (MERAPI)– Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah DIY bekerja sama dengan caleg

perempuan sepakat untuk mendorong terciptanya program perlindungan sosial yang inklusif dan

responsif gender. Pasalnya, hingga saat ini program perlindungan sosial terutama bagi perempuan

belum maksimal.

“Untuk itu dengan kerja sama ini dapat bersama-sama memantau dan evaluasi dan mendorong

teralokasinya anggaran untuk program perlindungan sosial yang inklusif dan responsif gender,”

ujar Sekretaris Wilayah (Sekwil) KPI DIY, Halimah Ginting SH di sela-sela Media Briefing

‘Perlindungan Sosial dan JKN di Hotel Horaios Jalan Gowongan Kidul Jetis Yogya, Jumat (16/11).

Selain itu caleg perempuan dan KPI Wilayah DIY telah melakukan kontrak politik dan komitmen

mensukseskan program perlindungan sosial. Hal itu dilatarbelakangi masih tingginya angka

kemiskinan di DIY. Berdasarkan data BPS tahun 2017 kemiskinan masih berada diangka 488,53 ribu

orang atau 13,1 %.

Selain itu angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi. Tercatat pada 2017 angka kematian ibu

dan anak mencapai 25 orang.

Sementara di bidang pendidikan angka putus sekolah juga sangat memprihatinkan. Jumlah anak putus

sekolah pada 2018 mulai dari SD/MI mencapai 58 orang, SMP/MTs sebanyak 81 orang dan SMA/SMK dan

MA mencapai 178 orang.

“Selama ini masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan

pembuatan anggaran terutama untuk pengurangan kemiskinan dan pelaku perlindungan sosial seperti

raskin, BPJS, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin yang belum inklusif, transformatif

dan adil gender,” jelas Halimah. (C-5)

 

Read previous post:
OPERASIONAL PD BKK PRINGSURAT HARUS BERHENTI TOTAL- Pengembalian Uang Nasabah Tak Tunggu Proses Hukum

  TEMANGGUNG (MERAPI) - PD Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat harus total menghentikan operasional. Operasional baru dapat dilakukan setelah semua

Close