PRAPERADILAN KASAT RESKRIM BANTUL- Pemohon Tak Pernah Dilibatkan Gelar Perkara

 

Hari ketiga sidang praperadilan dilakukan dengan agenda replik pihak pemohon.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Hari ketiga sidang praperadilan dilakukan dengan agenda replik pihak pemohon.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANTUL (MERAPI) – Pemohon praperadilan, Edi Susanta SAg menilai termohon Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Rudy Pranowo SIK MM menilai termohon dalam jawaban telah melakukan kebohongan dengan menyatakan telah melakukan gelar perkara pada 4 Juni 2018 yang dihadiri pemohon dalam laporan penggelapan mobil. Padahal, menurut pemohon, gelar perkara tidak pernah melibatkan pemohon maupun penasihat hukumnya.

Selain itu termohon telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Bantul dengan tembusan kepada pemohon. “Kami kuasa hukum pemohon menilai terjadi rekayasa yang dilakukan termohon karena SPDP diberikan pada saat pemohon di tahanan,” ujar kuasa hukum pemohon, Thomas Nur Ana Edi Dharma SH, Mohamad Novweni SH, Susmartono Ariwibowo SH, Wilpan Pribadi SH MH, Fransiska Maharani SH dan Kiki Mintoroso SH MH dalam replik yang disampaikan di muka persidangan Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Jumat (9/11).

Selain itu termohon dinilai telah mengabaikan asas kepastian hukum bila pemohon saat ini telah melaporkan objek yang sama di Polres Kulonprogo. Bahkan pihak Polres Kulonprogilo telah memberikan jawaban berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Hal itu menunjukkan ada upaya hukum pemohon di Polres Kulonprogo sehingga upaya hukum yang dilakukan termohon bertentangan dengan kepastian hukum.

Bahkan, kata pemohon, sudah sangat jelas dan terang benderang penggunaan pasal 21 dalam permasalahan pemohon sangat tidak jelas dan tidak substantif. Karena pemohon selama ini selalu kooperatif dan selalu datang saat dilakukan pemanggilan.

Selain itu surat perintah penahanan diberikan termohon bukan kepada pihak keluarga tetapi kepada pemohon di dalam tahanan. Untuk itu kuasa hukum pemohon keberatan kepada termohon karena mengabaikan asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.

Sementara salah satu kuasa hukum termohon, Penata TK I Heru Nurcahya SH MH menyatakan penetapan tersangka dilakukan dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup. Bahkan penyidik telah melakukan gelar perkara sehingga tak ada alasan bagi termohon menetapkan status tersangka atas diri pemohon. (C-5)

 

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Tulis Surat untuk Walikota, Siswa SD Berharap Tak Ada Tawuran Pelajar

PARA siswa-siswi dari berbagai SD di Kota Yogyakarta terlihat serius menulis di secarik kertas di atas meja. Mereka menulis harapan

Close