UGM DIDESAK SELESAIKAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA PIDANA-Polda DIY Tunggu Laporan Korban

DEPOK (MERAPI)- Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunggu laporan untuk menangani kasus perkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi Universitas Gadjah Mada saat menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku pada 2017. Sementara itu sejumlah pihak mendesak pihak kampus UGM agar menyelesiakan kasus ini di jalur hukum.
“Pelecehan seksual itu memang bukan delik aduan, tetapi yang bersangkutan (korban) harus melapor karena kalau tidak melapor bisa saja dia tidak merasa dirugikan,” kata Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto kepada wartawan, Kamis (8/11).

Yulianto mengatakan hingga saat ini Polda DIY belum menerima laporan terkait kasus yang terjadi pada 2017 itu. “Saya cek belum ada (laporan),” kata dia seperti dilansir Antara.
Menurut dia, meski bukan delik aduan, untuk menindak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun lalu itu tetap dibutuhkan berbagai data mengenai peristiwa dan siapa saja saksi-saksi saat kejadian. Data-data itu pula yang menurut dia, bisa menjadi dasar kepolisian untuk bergerak dan melakukan pemanggilan.
“Untuk menindak kasus itu harus memuat form-form segala macam mengenai kejadian dan siapa-siapa saksinya. Nah orang-orang yang mengetahui peristiwa itu mesti melapor apakah temannya, atau keluarganya,” kata Yulianto.

Sementara itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memberikan perlindungan bagi mahasiswi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menjadi korban perkosaan rekannya saat menjalani kuliah kerja nyata di Maluku.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Askari Razak mengatakan, LPSK saat ini telah mencoba membuka komunikasi dengan pihak korban untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada korban. “Untuk korban, kami sampaikan jangan takut untuk terus menuntut haknya dan menuntut keadilan. LPSK akan melindungi sesuai dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban”, kata Askari.
Menurut Askari, sanksi akademik ataupun sanksi nonpidana lain tidak serta merta menghilangkan sanksi pidana bagi oknum mahasiswa UGM yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada rekannya saat KKN pada 2017.
Ia mengingatkan bawa agar peristiwa tersebut tidak terus menjadi bola liar, pihak kampus seharusnya justru mendorong agar kasus itu diselesaikan sesuai proses peradilan pidana.

“Bukan dengan memperlambat. Kami melihat jika kasus ini terjadi akhir tahun 2017, maka ada keterlambatan pihak terkait untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan ini merugikan korban,” kata Askari.
Ia menilai jika tidak segera dibawa ke ranah hukum, kerugian yang dialami korban selain tidak bisa mendapatkan rasa keadilan, juga sangat mungkin bukti-bukti terkait kasus tersebut menghilang. Pihak kampus, menurut dia, seharusnya sejak awal mendorong pengungkapan kasus ini bukan malah membuat tim investigasi internal yang menurut dia justru terkesan hanya berupaya memediasi pelaku dan korban, bukan menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku.
Apalagi kasus tersebut memang sudah jelas diatur oleh hukum pidana. “Maka tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk tidak menyelesaikan perkara ini melalui peradilan pidana,” kata dia.

Oleh sebab itu, kata dia, LPSK melihat pihak kampus wajib untuk memberikan pembelaan kepada kepentingan korban karena selain korban adalah mahasiswi UGM, peristiwa tersebut juga terjadi saat kegiatan akademik.
Pihak kampus, lanjut dia, harus mengambil tindakan konkret dengan mendorong pengungkapan kasus tersebut secara hukum dan bukan justru memojokkan korban dengan berbagai bentuk ancaman. “Misalnya dengan memberikan nilai akademis yang kurang bagi korban, itu saja sudah bentuk ancaman yang bisa semakin memojokkan korban,” kata Askari.(*)

Read previous post:
MERAPI-ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO Mahasiswa menandatangani petisi penolakan terhadap kekerasan seksual saat aksi damai di Kampus Fisipol UGM, Kamis (8/11).
MAHASISWA UGM DEMO, PELAKU BELUM BISA LULUS-Tuntut Pelaku Pelecehan Seks Di-DO

DEPOK (MERAPI)-Kampus Universitas Gadjah Mada Yogya tengah diguncang isu pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa saat KKN pada tahun 2017 lalu.

Close