Yogya Akan Hapus Reklame Rokok

Perokok menggunakan ruang khusus merokok di Kompleks Balaikota Yogyakarta. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
Perokok menggunakan ruang khusus merokok di Kompleks Balaikota Yogyakarta. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Reklame rokok di Kota Yogyakarta diwacanakan bakal dihapuskan. Pemkot Yogyakarta tengah mengkaji peraturan penghapusan reklame rokok tersebut. Selama ini keberadaan reklame rokok telah dibatasi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Aturannya sedang kami rancang. Kami menunggu kajian dari Dinas Kesehatan untuk penyusunannya,” kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (7/11).

Heroe menyatakan, larangan reklame rokok itu karena dalam Perda KTR, salah satu implementasinya adalah tidak dibolehkannya iklan rokok. Adapun tempat-tempat yang masuk KTR di antaranya pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat kerja milik pemerintah dan tempat umum lain yang ditetapkan.

Menurutunya kini sudah tidak banyak dijumpai reklame rokok di media luar ruang di Kota Yogyakat. Tapi jika tidak terus diingatkan atau diatur secara khusus, dikhawatirkan keberadaan reklame rokok di media luar ruang bisa kembali menjamur. Dia menilai larangan reklame rokok penting karena orang dari luar daerah juga ikut memantau dlam pelaksanaan KTR di Yogyakarta.

“Aturan mengenai larangan reklame rokok dimungkinkan akan berbentuk peraturan walikota. Saya kira larangan reklame rokok tidak akan berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah karena nilainya tidak terlalu besar sekitar Rp 6 miliar sampai Rp 8 miliar pertahun,” terang Heroe.

Secara terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menjelskan, reklame rokok bisa ditampilkan di semua jenis media reklame yang diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Namun lokasi reklame rokok dibatasi sesuai Perda KTR seperti tidak boleh di di area sekolah dan tempat ibadah.

Pihaknya mengaku belum ada pembahasan mengenai rencana larangan reklame rokok tersebut. “Sampai saat ini belum ada pembahasan intensif. Jika akan diterapkan tentunya harus diawali dengan berbagai kajian. Termasuk potensi penurunan pendapatan dan tujuan penghapusannya,” tandas Kadri. (Tri)

Read previous post:
PNS Yogya Dilatih Mitigasi Bencana

UMBULHARJO (MERAPI) - Para pegawai negeri sipil perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Yogyakarta mengikuti simulasi bencana gempa

Close