UMK di Yogya Lebih Tinggi Dibanding KHL

UMBULHARJO (MERAPI) – Sebagian serikat pekerja menilai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2019 Kota Yogyakarta yang telah disepakati gubernur dan walikota dinilai sudah layak. Mengingat hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan nilai UMK itu.

“Hasil survei KHL saya lupa angka persisnya. Tapi nilai KHL masih di bawah UMK. Itu (UMK) sudah lumayan tinggi,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryadi, Selasa (29/10).

Nilai UMK 2019 untuk Kota Yogyakarta telah disepakati sebesar Rp 1.846.400. Nilai UMK 2018 Kota Yogyakarta sebanyak Rp 1.709.150. Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 1.570.922.

Dia menegaskan angka UMK itu sudah mengacu peraturan yang berlaku yakni perhitungan rumus pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Pihaknya berharap setelah UMK 2019 ditetapkan resmi oleh gubernur, pengusaha dapat melaksanakan keputusan tersebut.

Pihaknya juga mendukung adanya catatan dari gubernur terkait komponen-komponen KHL yang perlu dipelajari atau ditinjau ulang untuk UMK 2020. Terutama komponen non makanan. Dia mencontohkan komponen non makanan yang dianggap nilainya cukup besar adalah perumahan.

“Untuk survei KHL kami mengikuti komponen-komponen yang telah diatur pemerintah pusat. Kalau komponen KHL itu ditinjau ulang kami setuju dan mengikuti,” ujarnya.

Selama nilai KHL dihitung berdasarkan hasil survei Dewan Pengupahan yang merupakan perwakilan dari pekerja, pengusaha dan pemerintah. Diakuinya hasil survei KHL selama ini dibawah UMK. Pihaknya mengaku tidak mengetahui penyebab hasil survei KHL serikat pekerja lainnya bis mencapai Rp 2 juta lebih.

Secara terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta Ibnu Saleh belum bisa memberikan tanggapan banyak karena UMK 2019 belum ditetapkan resmi oleh gubernur. “Kami tunggu SK Gubernur dulu sehingga belum berani memberikan tangapan,” tambah Ibnu.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati menyatakan, setelah Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan keputusan UMK 2018 terbit, akan disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan. Catatan Gubernur DIY mengenai komponen-komponen KHL yang perlu dipelajari atau ditinjau ulang untuk UMK 2020 akan dibahas dalam rapat koordinasi di Dinas Tenaga Kerja DIY.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan angka UMK 2019 Kota Yogyakarta yang telah disepakati bersama gubernur itu merupakan rekomendasi dewan pengupahan. Dia menyampaikan pemkot akan merumuskan komponen-komponman non makanan KHL untuk 2020 yang menjadi catatan gubernur.

“Komponen KHL non makanan <I>diupgrade<P>. Kami akan koordinasi juga dengan BPS untuk itu. Selama ini KHL di DIY paling rendah dibandingkan daerah lain. Dipelajari kembali agar nilainya wajar atau realistis,” tandas Haryadi. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MERAPI/ANTARA-WAHYU PUTRO Personel Basarnas dan relawan membawa kantong jenazah ketika evakuasi pesawat Lion Air JT 610 di Posko Penyelamatan Lion Air, Dermaga JICT 2, Jakarta, Selasa (30/10).
BADAN UTAMA PESAWAT DAN BLACK BOX BELUM DITEMUKAN-Belum Ada Jenazah Teridentifikasi

JAKARTA (MERAPI)- Pencarian black box atau kotak hitam rekaman komunikasi pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung

Close