UMK 2019 Kota Yogya Tertinggi, Gunungkidul Terendah

DANUREJAN (MERAPI) – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 di DIY telah disepakati dan akan ditetapkan awal November 2018. Kenaikan UMP dan UMK 2019 berkisar Rp 116.000 hingga Rp 137.000 dibandingkan tahun 2018.

Dalam rapat antara gubernur dan bupati walikota di DIY yang berlangsung tertutup di Kepatihan, Senin (29/10) disepakati UMP 2019 di DIY sebesar Rp 1.570.922. Untuk UMK 2019 yakni Kota Yogyakarta Rp 1.846.400, Sleman Rp 1.701.000, Bantul Rp 1.649.800, Kulonprogo Rp 1.613.200 dan Gunungkidul Rp 1.571.000.

“Angka UMP dan UMK itu sudah disepakati dalam rapat. Metode perhitungan UMP dan UMP itu masih menggunakan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan karena itu sudah instruksi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi, usai rapat kordinasi UMP/UMK 2019 di Kepatihan, Senin (29/10).

Berdasarkan PP pengupahan rumus UMK dihitung dari, UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan x (persentase inflasi + pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto). Sedangkan Kementerian Ketenagkerjaan sudah menerbitkan surat nomor B.240/M-Naker/PHISSK-upah/X/2018 data tingkat inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan PDB sebesar 5,15 persen. Dengan demikian ada kenaikkan UMK/UMP 2019 sekitar 8,03 persen.

“UMP akan ditetapkan 1 November dan UMK pada 2 November karena ini masih berproses. UMP dan UMK 2019 berlaku 1 Januari 2019. Kalau UMK sudah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur, maka UMP tidak berlaku,” paparnya.

Sedangkan UMP 2018 di DIY sebesar Rp 1.454.154. Untuk besaran UMK 2018 yakni Kota Yogyakarta Rp 1.709.150, Sleman Rp 1.574.550, Bantul Rp 1.527.150, Kulonprogo Rp 1.493.250 dan Gunungkidul Rp 1.454.200.

Meskipun kini sudah ada PP 78/2015, tapi PemdA DIY melalui gubenur memberikan catatan untuk penetapan UMP/UMK 2020. Dia menyatakan dalam rapat merekomendasikan agar komponen-kompenn Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dipelajari kembali. Khususnya komponen dari non pangan karena komponen KHL dari pangan di DIY termurah se-Indonesia. Hasilnya survei KHL di DIY itu tidak bisa mewakili harga komponen pangan dengan provinsi atau kabupen kota lain.

“Kami dan pemerintah kabupaten kota ditugaskan untuk merumuskan pendakatan yang lebih dinamis. Misalnya untuk harga-harga kompenan KHL non pangan dibuat lebih dinamis. Artinya <I>aja ngirit-ngirit<P> kalau membuat KHL. Karena mengubah PP pengupahan tidak mungkin. Tetapi bisa kalau komponen KHL melebihi UMP masih bisa disesuaikan,” terang Andung.

Dia menjelaskan selama ini hasil survei KHL oleh dewan pengupahan DIY dan kabupaten kota angkanya cenderung di bawah UMP/UMK. Sedangkan hasil survei KHL dari pihak lain non dewan pengupahan, lebih tinggi hingga Rp 2,3 juta. Oleh karena itu komponen survei KHL di DIY akan dipelajari kembali agar tidak terpaut cukup tinggi.

“Kami coba merumuskan kembali pedekatan-pendekatan untuk KHL baik dengan kabupaten, kota dan pusat agar DIY jangan sampai KHL terendah se-Indonesia. Karena upah itu juga terkait dengan kemiskinan. Yogyakarta itu dinilai bahagia dan sehat tapi miskin, kira-kira persoalannya mungkin karen faktor upah,” pungkasnya. (Tri)

Read previous post:
Ada Lima Warga Pati Jadi Korban Lion Air Jatuh

PATI (MERAPI) - Dari 178 penumpang pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di daerah Karawang Jabar, sebanyak lima orang

Close