KESIMPULAN GUGATAN PMH DAN PERLAWANAN- Proses Jual Beli Dinilai Cacat Hukum

 

Para pihak saat menyerahkan kesimpulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Para pihak saat menyerahkan kesimpulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

SLEMAN (MERAPI) – Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan perlawanan yang

diajukan penggugat Ny Suhartinah, Retno Yuliastuti dan Intan Rahayu Nurhidayah warga Klurak Baru

Bokoharjo Prambanan Sleman terhadap Ny Nora Laksono dkk warga Semarang Jawa Tengah, tergugat

Notaris dan PPAT Tri Agus Heryono SH dan tergugat Bank UOP Cabang Yogyakarta sudah memasuki babak

akhir.

Dalam kesimpulan penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Oncan Poerba SH, Willyam H

Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH disebutkan, terjadinya proses jual beli objek sengketa tanah

sawah yang semula perjanjian utang piutang dinilai cacat hukum.

“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penggugat terbukti secara hukum dengan perubahan

atas dua bidang tanah sawah untuk pertanian berubah menjadi SHGB. Hal ini dilakukan dengan cara

memalsukan tanda tangan penggugat Suhartinah untuk izin pengeringan tanah. Sehingga tergugat Azis

Zamkarim sebagai staf notaris tergugat Tri Agus Heryono yang telah melakukan pemalsuan dijadikan

tersangka oleh Polres Sleman,” ujar kuasa hukum Oncan Poerba SH dalam kesimpulan yang disampaikan

dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Senin (29/10).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), terhadap pemeriksaan tanda

tangan penggugat Suhartinah diketahui non identik. Dengan begitu tergugat Azis yang memalsukan

tanda tangan telah resmi ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Terhadap jual beli peralihan kepemilikan hak atas tanah terhadap sebelas bidang objek sengketa

tidak dilakukan secara tunai, terang dan riil. Pasalnya, uang jual beli Rp 6 miliar dari tergugat

Nora Laksono tak pernah diberikan kepada penggugat karena hal itu sebagai perbuatan hukum utang

piutang yang dikemas jual beli atas objek sengketa.

Sementara perikatan jual beli atas dua bidang tanah pertanian dibuat surat kuasa menjual di

kantor tergugat Notaris Tri Agus Heryono SH dinilai cacat hukum. Karena status tanah berupa sawah

pertanian dilarang dijual kepada pihak yang bertempat tinggal di luar kecamatan objek tanah

tersebut berada.

Untuk itu dua bidang tanah sawah dari total sebelas bidang yang dijual tergugat Nora Laksono

kepada kedua anaknya cacat hukum karena objek tersebut sebagai tanah sawah. “Apalagi IPT dalam

perubahan status tanah telah dipalsukan tanda tangannya dalam proses pengurusan. Sehingga surat

kuasa menjual, akta perikatan jual beli, akta jual beli dan akta-akta lainnya menjadi cacat dan

bertentangan dengan hukum,” jelas Oncan.

Dengan begitu dalam kesimpulan gugatan perlawanan eksekusi, pelawan menilai permohonan eksekusi

para pemohon atau para terlawan yang diajukan ke pengadilan terhadapnya 11 objek sengketa yang

telah menjadi SHGB haruslah dinyatakan non eksekutabel atau secara hukum tidak dapat dilakukan

eskekusi. (C-5)

 

Pin It on Pinterest

Read previous post:
SIDANG PERUSAKAN PENGADILAN Anggota PP Bantul Dituntut 8 Bulan Penjara

  BANTUL (MERAPI) - Anggota Pemuda Pancasila (PP) Bantul, NK alias Tompel (21) warga Benyo Sendangadi Pajangan Bantul yang melakukan

Close