TAK BAYAR UPAH LEMBUR- Awak Mobil Tangki Gugat Pertamina ke PHI

 

Para AMT di TBBM Rewulu Yogyakarta saat mendatangi PHI Yogyakarta. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Para AMT di TBBM Rewulu Yogyakarta saat mendatangi PHI Yogyakarta. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

YOGYA (MERAPI) – Puluhan mantan Awak Mobil Tangki (AMT) 1 atau sopir dan Awak Mobil Tangki

(AMT) 2 atau kernet PT Pertamina Training and Consulting (PTC) mendatangi Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI) Yogya, Senin (22/10). Kedatangan para AMT yang menyalurkan bahan bakar minyak

dari Terminal Bahan Bahan Minyak (TBBM) Rewulu Yogya untuk menggugat pihak Pertamina dan menuntut

upah lembur yang selama ini tak dibayarkan.

“Dalam sidang pertama ini telah diperiksa prinsipal dan tak ada masalah. Selanjutnya para

tergugat akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya,” ujar kuasa hukum para penggugat, Drs H

Jaka Sarwanta SH MHum MKn dan HM Zam-zam Wathoni SH kepada wartawan usai persidangan.
Dalam perkara ini, para penggugat sebanyak 77 orang baik AMT 1 dan AMT 2 telah bekerja di TBBM

Rewulu Jalan Wates Yogyakarta selama kurang lebih 7 tahun, bahkan ada yang lebih.

Selama ini para penggugat hanya berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jam kerja pukul 05.00

sampai 21.00. Dalam perjanjian kontrak kerja yang mulai berlaku 1 September 2012 sampai 31

Agustus 2014, upah sebesar Rp 1.554.000 sehingga para penggugat bekerja melebihi waktu kerja

(overtime), namun tidak mendapatkan upah lembur. Untuk itu pada Maret 2013, para penggugat mulai

berupaya memperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan hak atas upah lembur, dengan cara mengadukan

nasibnya ke Kantor Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bantul.

Setelah hampir 1 tahun melalui beberapa proses, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bantul mengeluarkan surat yang ditujukan kepada tergugat I PT PTC harus membayar upah kerja

lembur kepada 145 AMT atas kelebihan jam kerja yang terjadi sesuai Kepmenakertrans No.

Kep.102/Men/VI/2004 yaitu sebesar Rp 2,7 miliar lebih.

Saat itu tergugat justru menggugat Dinas Tenaga Kerja Bantul ke PTUN Yogya. Tetapi akhirnya

gugatannya dinyatakan tak diterima. Bahkan saat banding maupun kasasi majelis hakim menguatkan

putusan PTUN Yogya.

Upaya para penggugat untuk mendapatkan haknya terus dilakukan dengan cara memohon kepada Pengawas

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk menegakkan hukum atas

Surat Penetapan No.568/660 tertanggal 25 Maret 2014. Sehingga turunlah Surat dari Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang

intinya tergugat I PT PTC wajib membayar upah lembur.

Bahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul berusaha

melakukan penyidikan terhadap tergugat PT PTC, tetapi karena tidak mau mengeluarkan Peraturan

Perusahaan yang dimiliki menyebabkan penyidikan tersebut berhenti sampai sekarang.
Perjuangan para penggugat untuk menpatkan haknya sangat panjang selama 5 tahun sejak tahun 2013

sampai 2018. Bahkan setelah para penggugat di-PHK hidupnya tak menentu. Untuk itulah para

penggugat mengajukan gugatan ke PHI Yogyakarta. (C-5)

 

Read previous post:
Pembinaan untuk Peselingkuh

  JAJARAN aparat kepolisian maupun Satpol PP akhir-akhir ini gencar menggelar razia ketertiban masyarakat, terutama praktik prostitusi. Sudah menjadi rahasia

Close