RAWAN DISALAHGUNAKAN- Presiden Agar Cabut PP Hadiah Pelapor Korupsi

 

Baharuddin Kamba SH (Merapi-Istimewa)
Baharuddin Kamba SH
(Merapi-Istimewa)

YOGYA (MERAPI) – Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya PP tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dengan lahirnya PP tersebut, masyarakat yang memberikan informasi dana laporan kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan berupa piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta. Untuk mendapatkan penghargaan dan premi tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena ada berbagai macam syarat ketat untuk mendapatkannya,” ujar Koordinator Pengurus Harian (KPH) JCW, Baharuddin Kamba SH kepada wartawan, Minggu (14/10).

Disebutkan, PP diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM telah masuk dalam Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 157. JCW menilai terbitnya PP 43/2018 ini akan terjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam hal jika masyarakat melaporkan adanya dugaan korupsi terhadap keterlibatan oknum penegak hukum atau institusi penegak hukum.

Selain itu adanya PP akan rawan intimidasi dan laporan balik pencemaran nama baik. Dalam hal ini identitas pelapor rawan sekali diketahui karena dalam PP 43/2018 mengatur kewajiban bagi pelapor untuk mencantumkan fotokopi identitas diri pelapor dan PP tidak mengatur secara detail perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap pelapor.

Bahkan PP 43/2018 ini juga rawan terjadinya pemerasan karena dapat dijadikan ‘ATM berjalan’ oleh oknum yang memanfaatkan peluang untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Padahal, bisa jadi nilai korupsi yang dilaporkan jauh lebih kecil.

“Dengan berbagai macam alasan kerawanan yang akan timbul atas terbitnya PP 43/2018 ini, maka JCW mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut PP 43/2018 demi kepentingan bersama,” tegasnya. (C-5)

Read previous post:
BPTPB DIY Kembangkan Ikan Nila Merah Nilasa

DINAS Kelautan dan Perikanan DIY melakukan rekayasa pada pengembangan ikan air tawar melalui Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) di

Close